Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) usai mengesahkan bukti pihak termohon pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). / Net

telusur.co.id – Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak selurunya permohonan yang diajukan tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pihak pemohon

“Menolak permohonan pemohon seluruhnya,” sebut Ketua MK Anwar Usman, Jakarta, Kamis (26/6/19). 

Anwar Usman sedari awal mengatakan jika keputusan yang diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Majelis hakim konstitusi sudah mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan Prabowo-Sandi, ahli dari KPU, serta saksi dan ahli pihak Jokowi-Ma’ruf.

Mahkamah juga sudah memeriksa seluruh barang yang dijadikan alat bukti.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengesampingkan bukti video warga terkait kecurangan dalam Pemilu. 

“MK berpendapat tidak didukung alat bukti dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut untuk menilai tidaknya dalil, benar terjadi atau tidak dan harus disampingkan,” ucap Hakim Konstitusi Suhartoyo di MK, Kamis (27/6/19). 

Di paparkan Suhartoyo, hal itu karena, dalam video itu tidak menampilkan gambar yang secara utuh mengenai hal kecurangan itu. Sehingga Mahkahmah tidak yakin, kalau video itu mengenai kecurangan. 

“Video sebelumnya tidak nanyangkan seutuhnya oleh dalil pemohon. Fakta video tersebut ada tayangan KPPS informasi 5 kotak suara tidak tersegel, itu sudah dijawab Bawaslu. Bukti kesepakatan TPPS mangun jaya dan saksi, dan segel telah diganti dengan kabel. Putusan aquo gak berdasar dalam bukti hukum,” sebutnya. 

Bukan hanya itu, mengenai video sisa surat suara yang dicoblos ramai-ramai oleh anak-anak. Mahkamah juga menyebutkan hal yang sama. 

Mahkamah menilai, rekaman yang di berikan pemohon kepada mahkamah, tidak menjelaskan secara rinci berapa yang dicoblos secara ramai-ramai.!

“Pemohon memberikan rekaman, pemohon tidak memperinci berapa yang dicoblos ramai-ramai. Tidak disampaikan tayangan pemohon. Kegiatan anggota KPPS, apa yang dilakukan oleh seorang anak tersebut. Represntasi sisa suara yang tdk terpakai dan dicoblos oleh anak. Dan Bawaslu juga tidak pernah ada laporan dan tidak didukung bukti yang valid,”

Sebutnya kembali. [Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini