Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: Dr. H. Joni. SH.MH, Notaris, Dosen STIH Habaring Hurung Sampit Kalteng:

NEGERI CINA, dengan nama internasional People’s Republic of Cina merupakan negara dengan penduduk terpadat dan terbanyak di muka bumi, pada masa kini. Negeri ini lambat laun menjadi super power dalam segala hal. Negeri berjuluk tirai bambu, dengan binatang khasnya panda, mau tidak mau suka tidak suka menjadi negara interventif. Negara di sekitarnya tidak ada yang tidak takut kepada negeri ini.

Secara internal, khususnya dari segi kewilayahan, jumlah dan tingkat kepadatan penduduk dan kebutuhan terhadap sumber energi sebagai bahan konsumsi dan kurang tercukupi di dalam negeri menyebabkan tindakan yang bersifat alternatif untuk memperolehnya dari negara lain. Program terakhir, yang dikenal dengan Alur Sutra baru Cina yang disebut “Proyek abad ini” pada satu sisi dapat membantu beberapa ekonomi negara lain.

Namun demikian dengan biaya politik yang menjadi sangat mahal, negara-negara yang berpartisipasi dalam kebijakan Cina tentang Alur sutra ini berisiko menumpuk utang dalam jumlah yang berbahaya, yang disebut-sebut memang telah dirancang untuk memberi Cina suatu pegangan strategis atas mereka. Jumlah hutang ini bisa menggerogoti nilai nasionalisme bahkan menyebabkan negara yang bersangkutan terancam bangkrut dan berada sepenuhya di bawah kendali Cina.

Kebijakan Cina

Jalur yang disebut dengan Alur Sutera Baru itu secara geografis mengacu pada rute laut. Alur dimaksud adalah rute yang melalui daratan. Negara-negara yang menginginkan pendanaan Cina menyambutnya sebagai sumber investasi dalam infrastruktur antara Cina dan Eropa melalui Timur Tengah dan Afrika. Namun sejatinya pihak yang takut terhadap Cina melihatnya sebagai proyek yang mengerikan. Dengan kebijakan ini Cina berupaya untuk menciptakan tatanan dunia baru dengan pusat dominasi kekuatan ada pada Cina.

Sebagai semacam perkenalan, kebijakan itu diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur, dan ide ini disambut baik. Jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan pembangkit listrik senilai triliunan dolar dibutuhkan di negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Uang dan keahlian Cina bisa menjadi bantuan besar dalam menyebarkan kekayaan dan kemakmuran.

BACA JUGA :  Adakah Calon Presiden Yang Mengapresiasi Masalah Hutan? Dialah Yang Harusnya Dipilih

Sebagai semacam iming iming, Cina mengatakan siapa pun dapat bergabung. Negara-negara seperti Azerbaijan dan Georgia, yang memperoleh manfaat besar dari koneksi yang lebih baik ke dunia, sangat antusias. Salah satu motif Cina adalah untuk memperkuat keamanan di sisi barat dengan membantu negara-negara Asia Tengah makmur.

Warga negara yang menjadi tuan rumah proyek ini sebagian besar, kendatipun tidak diteliti secara akademis pada akhirnya menyesali antusiasme pemerintah mereka. Seperti semua uang tunai Cina, miliaran dana yang bisa diperoleh tanpa susah payah dan persyaratan bertele tele menyebabkan banyak pemerintahan terbuai. Namun belakangan ternyata hutang itu sedemikian mencekik.

Pada sisi lain telah diatur sedemikian rupa, bahwa proyek ini cenderung membutuhkan banyak tenaga kerja Cina. Negara-negara yang berpartisipasi dalam proyek sabuk sutera ini berisiko terdesak. Secara finansial berisiko menumpuk utang dalam jumlah yang berbahaya, yang beberapa di antaranya diperkirakan dirancang untuk memberi Cina suatu pegangan strategis bahkan sebagaimana dinyatakan mengontrol sepenuhnya kedaulatan negara yang bersangkutan.

Contoh Negara Korban

Istilah negara korban merujuk pada kenyataan dari praktik dominasi negara Cina di negara dimaksud. Dalam kaitan ini, Pakistan salah satu negara yang mengikuti program Cina ini baru saja mengadakan pemilihan umum. Para kandidat berlomba-lomba mengambil kredit untuk investasi Cina, namun ternyata utangnya begitu besar sehingga Pakistan kemungkinan membutuhkan bail-out IMF.

Pemerintah Srilanka adalah contoh lain yang ikut dalam program Cina ini. Saat sekarang pemerintah Sri Lanka berjuang untuk membayar utang yang telah dikumpulkannya untuk membangun negeri, yang ternyata kemudian menciptakan kesulitan baru tentang sumber pendanaannya.

Secara hegemoni, nyata bahwa sebenarnya lambat laun Cina ingin menggantikan Amerika sebagai pemegang hegemoni Asia. Program yang dikenal sebagai proyek Sabuk Sutera menjadi matra mutakhir untuk mencapai tujuan dimaksud. Proyek yang kemudian mendegrarasi kedulatan sebuah negara yang mengikutinya.

BACA JUGA :  Laskar Baru Itu Bernama Dahlan Iskan dan Gatot Normantyo

Indonesia seharusnya mewaspadai kondisi ini sejak awal. Namun kini berbagai infrastruktur telah dibangun oleh Cina. Tenaga kerja dari sana, yang merupakan bentuk baru dari migrasi penduduk telah dilakukan. Politik kerjasama dengan berbagai modus, dengan mendatangkan tenaga dari Cina menjadi kekhawatiran tersendiri.

Memang factual, kekuatan Cina yang merupakan satu satunya negara yang tidak terkena imbas krisis menoter menjadikan negara ini semakin kuat. Perubahan yang terjadi di negara Cina merupakan suatu tanda yang nyata dari transformasi yang telah mengangkat lebih dari 400 juta orang dari garis kemiskinan. Tercatat pendapatan satu dolar per hari sejak reformasi telah dimulai pada tahun 1978.

Dalam makna soft, dominasi yang dibungkus dalam bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi harusnya diwaspadai secara lebih khusus. Presiden Tiongkok mengajak negara Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengusulkan membangun bank investasi, infrastruktur asia untuk menyediakan dana bagi negara – negara yang sedang berkembang.

Bentuk yang bersifat soft bahkan cenderung manis lainnya adalah kerja sama kemitraan strategis, baik ekonomi maupun pembangunan, maritim, dan perikanan maupun hubungan antar masyarakat selama beberapa tahun ke depan. Pembangunan kereta api cepat yang menghubungkan Surabaya dan Jakarta, Bandung Jakarta menjadi bagian yang kemudian oleh banyak pihak dinilai justru bermasalah dan menampakkan sosok sebenarnya dari kerjasama dimaksud. Intinya menjadikan Indonesia sebagai kawasan penggalian potensi ekonomi baru untuk rakyat Cina.

Kekhawatiran terhadap intervensi gaya baru yang dilakukan dengan soft ini sekali lagi harusnya menjadi kewaspadaan khusus dari pemerintah. Kendatipun pemerintah sebagai rezim yang berkuasa mempunyai kewenangan untuk itu, harusnya berbagai kekhawatiran terhadap munculnya dominasi yang berujung penguasaan seluruh potensi negara ini harus diwaspadai. Contoh negara yang kemudian tergadai, adalah pelajaran sangat berharga untuk tidak ditiru. Kewaspadaan yang muncul tidak sekedar isapan jempol, karena ada bukti bukti konkret yang mengarah ke sana.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini