Logo Komisi Pemberantasan Korupsi / Net


telusur.co.id – DPRD DKI Jakarta dipersilakan lapor Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

“Kalau memang ada dugaan korupsi, ada mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan,” kata Febri.

Jika ada laporan, dirinya memastikan KPK akan menelaah lebih lanjut. Penelaahan itu untuk menemukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Muhammad Guntur meminta KPK menelusuri dugaan praktik korupsi dalam penerbitan 932 izin IMB tersebut.

BACA JUGA :  Jaksa KPK Ancam Panggil Paksa Utut Adianto

Hal itu lantaran dirinya menilai tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menerbitkan IMB di Pulau Reklamasi salah.

Penerbitan IMB seharusnya melalui peraturan daerah (Perda) yang mengatur zonasi dan tata ruang reklamasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan tak butuh perda untuk melegalkan pembangunan di Pulau reklamasi. Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tak ada hubungannya dengan pembangunan di pulau itu.

“RZWP3K itu tidak ada kaitannya. RZWP3K itu untuk mengatur zonasi pulau-pulau di sana,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini