Menaker M. Hanif Dhakiri (kiri) dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishi saling tukar naskah usai ditandatanagini di ruang Tridharma Kemnaker, Selasa (25/6/2019).Foto:Humas Kemenaker.

telusur.co.id – Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sepakat menjalin kerja sama di bidang penempatan tenaga kerja berketrampilan spesifik atau Spesified Skilled Worker (SSW) untuk bekerja di Jepang.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) dan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemagangan antara Menaker M. Hanif Dhakiri dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishi di ruang Tridharma Kemnaker, Selasa (25/6/2019).

“Ini kesempatan bagi kita untuk mengisi jabatan-jabatan di sektor formal yang banyak dibutuhkan di Jepang,” kata Hanif Dhakiri usai melakukan penandatanganan MoC dan MoU.

Hanif Dhakiri menyatakan selama ini Jepang relatif tertutup bagi TKA. Namun mengingat adanya problem populasi di Jepang, maka kini Jepang telah membuka diri untuk bekerja sama bidang penempatan tenaga kerja daripada sebelumnya masih kerja sama bidang pemagangan.

Hanif Dhakiri mengungkapkan saat ini hingga beberapa tahun ke depan, Jepang akan mengalami shortage tenaga kerja dan aging society. Dengan kondisi tersebut, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif, maka Jepang harus merekrut tenaga kerja asing. Kebijakan baru dikeluarkan pemerintah Jepang dengan menerbitkan regulasi keimigrasian berupa residential status baru bagi SSW (TKA) yang akan bekerja ke Jepang.

“Dengan residential status tersebut, pemerintah Jepang membuka peluang kerja pada 14 sektor bagi tenaga kerja asing SSW. Total kuota SSW untuk seluruh negara, termasuk Indonesia ada 345.150 tenaga kerja, ” kata Hanif Dhakiri.

BACA JUGA :  Hanif Dhakiri Bagikan 1000 Paket Ramadhan

Hanif menjelaskan kondisi Jepang dengan aging population (penuaan) dan bonus demografi (pemudaan) yang dialami Indonesia akan menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat bagi kedua pihak. “Kita targetkan lima tahun depan, kita dapat mengambil sekitar 20 persen atau 70 ribu orang dari 350 ribuan kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang, ” katanya.

Hanif Dhakiri menjelaskan sektor-sektor pekerjaan yang dibutuhkan antara lain Care worker; Building Cleaning Management; Machine Parts and Tooling Industries; Industrial Machiner; Industry Electric, Electronics; and Information Industries Construction Industries Shipbuilding and Ship Machinery Industri; Automobile repair and maintenance; Aviation Industry; Accomodation Industry; Agriculture; Fishery and Aquacultur; Manufacture of food and beverages dan Food Service Industry.

Merujuk pada kesepakatan sebagaimana tertuang dalam MoC Indonesia-Jepang, untuk proses penempatan SSW ini, para calon pekerja migran Indonesia akan didorong melalui skema penempatan mandiri (mereka mendaftar sendiri secara online).

“Kita akan dorong lembaga penempatan swasta, namun untuk sementara waktu belum dilibatkan karena Pemerintah akan memastikan terlebih dahulu pelaksanaan skema penempatan untuk SSW ini telah berjalan baik (settled) dengan menyiapkan sistem aplikasi dan pendataan yang terintegrasi, sehingga perlindungan tenaga kerja kita lebih terjamin, ” katanya.

Hanif Dhakiri menambahkan apabila ingin mempercepat, maka langkah pertama bisa dimulai dari pemuda yang sedang mengikuti program pemagangan di Jepang. Sebelumnya masa pemagangan hanya tiga tahun, maka bisa diperpanjang menjadi lima tahun. Kedua, alumni pemagang Jepang yang sudah kembali ke Indonesia.

BACA JUGA :  Advokasi Nasib TKI

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Maruli A. Hasoloan, menambahkan, kandidat tenaga kerja berketrampilan spesifik atau SSW terbagi ke dalam empat kategori. Pertama, New comer (calon pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki pengalaman magang di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepang dari Indonesia).

Kedua, Ex-TIT in Indonesia (calon pekerja migran Indonesia yang memiliki pengalaman magang/Technical Intern Trainee (TIT) di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepang dari Indonesia). Ketiga, Ex-TIT in Japan (calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan program magang di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang). Keempat, Student (calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan formal di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang).

Menyinggung kerja sama bilateral program pemagangan teknis, Maruli A. Hasoloan mengatakan dilakukan melalui program Technical Intern Training Program (TITP) sebagai bentuk implementasi Act of TITP (Aturan tentang program pemagangan teknis) yang diberlakukan Jepang sejak tahun 2017.

“MoC TITP disusun untuk melengkapi pemberlakuan Act of TITP dan bentuk komitmen pemerintah kedua negara untuk bekerja sama menggelar program pemagangan ke Jepang bagi peserta asal Indonesia, ” ujar Maruli.

Maruli mengungkapkan pemerintah Jepang telah membuka peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja mudanya mengikuti program pemagangan di perusahaan-perusahaan Jepang. “Hingga bulan Mei 2019, Indonesia telah memberangkatkan 81.302 orang peserta, ” katanya.(BamT).

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini