Pesawat Garuda Indonesia / Net

telusur.co.id – Kementerian Keuangan memberikan sanksi berupa pencabutan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, setelah terbukti ada pelanggaran dalam audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Kabar tersebut sebagaimana disampaikan Sekjen Kemenkeu, Hadiyanto dalam konpers di Jakarta, Jumat (28/6/19).

“Pembekuan dilakukan karena akuntan publik tidak melakukan standar mutu penyajian laporan keuangan,” kata dia.

Disampaikan Hadiyanto, ada dugaan pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan Garuda tahun 2018, yang kemudian menjadi perhatian luas.

Diketahui, pada 24 April 2019 muncul dugaan kejanggalan pada laporan keuagan Garuda tahun buku 2018. Yang mana, ada pendapatan usaha yang diduga belum layak masuk dalam laporan keuangan 2018, namun dimasukkan sehingga BUMN penerbangan ini mendapat untung.

BACA JUGA :  Kemenkop Akui di Era Digital Koperasi Bodong Terus Bermunculan

Dana itu itu adalah hasil jalinan kerjasama Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Terknologi, yang nilainya mencapai US$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun. Dana yang masih bersifat piutang itu sudah diakui oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan.

Atas klaim itu, pada 2018 secara mengejutkan BUMN maskapai itu meraih laba bersih US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar dengan nilai kurs Rp 14.000.

Kejanggalan itu pun terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Keduanya ogah menandatangani laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia, lantaran merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23.

BACA JUGA :  Setelah Dipanggil Luhut, Garuda Indonesia Pastikan Layanan Operasional Jelang Lebaran Tetap Berjalan Normal

(Baca juga: Salah Laporan Keuangan, OJK Beri Sanksi Direksi Garuda Masing-Masing Rp 100 Juta)

Sebelumnya diberitakan, OJK telah melakukan pemeriksaan terkait kasus Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia, per 31 Desember 2018.

Hasilnya, OJK memutuskan untuk memberikan sanksi atas kasus pelanggaran laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia.

Keputusan itu dilakukan setelah OJK berkoordinasi dengan Kemekeu RI cq. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya.

Adapun sanksi yang diberikan, antara lain administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia.

Tidak hanya itu, OJK turut memberi sanksi kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia, berupa denda masing-masing sebesar Rp 100 juta, atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini