Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani di Hotel Sultan.Foto:telusur.co.id

telusur.co.id – Jabatan cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah tidak melanggar hukum. Jabatan itu dianggap masih dalam koridor aturan yang benar.

Demikian disampaikan oleh  Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menanggapi bukti yang dibawa Tim hukum Prabowo-Sandi saat mengajukan perbaikan permohonan terkait dua jabatan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin kemarin.

“Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu, maka seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri, kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Arsul dalam keterangannya, Selasa (11/6/19).

BACA JUGA :  Diskusi Empat Pilar MPR RI

“Berarti, unsurnya adalah pertama badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD,” lanjutnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan, definisi BUMN sendiri berada dalam Pasal 1 Angka 1 dalam UU Nomor 19 Tahun 2003, yang menyebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, menurut Arsul, tidak termasuk BUMN, sebagaimana definisi Pasal 1 Angka 1 UU BUMN.

“Oleh karena pemegang saham BMS adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life insurance. Jdi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung,” tuturnya.

BACA JUGA :  'Cap Jempol' Amplop Bowo Sidik, BPN Sayangkan Sikap KPK Seolah Tutupi Simbol Pilpres

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, apa yang didalilkan tim hukum 02 itu sangat tidak tepat.

“Jadi apa yang didalilkans ebagai tambahan materi baru oleh tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isu aturan UU terkait,” tandasnya.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini