Rusdianto Samawa/Dok Pribadi


“KPK harus lebih intensif lakukan investigasi berdasarkan laporan masyarakat. Segera juga lakukan pemeriksaan kepada menteri terkait. Kemudian, tetapkan tersangka baru dalam kasus pengadaan bantuan kapal perikanan 2012 hingga 2018.”

By: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia

Gagalnya program bantuan kapal untuk nelayan di seluruh Indonesia telah diprediksi sebelumnya. Indikasinya sejak pengadaan tender tahun 2014 – 2016, bahkan tahun anggaran tender 2016 gagal total karena ada pemangkasan anggaran biaya.

Gagalnya program bantuan ini terus terjadi. Mulai dari PT. Inka Mina hingga PT. PAL Indonesia Kapal yang mereka buat mangkrak diberbagai tempat seperti Lampung Selatan, Natuna, dermaga Keramat Ketapang, dermaga Muara Piluk dan lainnya.

Kapal mangkrak bantuan 2016 itu berjumlah capai 3.450 unit dengan tonase berbeda-beda. Padahal, pemerintah sudah bangga-bangga akan sukses program ini, namun alami mangkrak total. Hingga tahun 2017 ini dari waktu ke waktu, pemerintah hanya banggakan program penenggelaman kapal, tetapi tidak berusaha perbaiki mekanisme tender pengadaan kapal sehingga tidak terulang kembali kasus kapal mangkrak hingga pemotongan anggaran pengadaan kapal. Pemerintah sampai sekarang tidak lakukan pembenahan terhadap program gagal tersebut.

Apalagi Inka Mina membuat kapal hanya 800 buah sedangkan sisa 200 buahnya belum terdeteksi sampai sekarang. Indikasi di korupsi sangat mungkin dilakukan.

PT. PAL Indonesia juga begitu, sampai sekarang gagal pengadaan kapal hingga sosialiasi pada calon penerima kapal secara teknis. Nelayan mengalami kesulitan dan tidak paham bagaimana mengoperasikan dan merawat kapalnya dengan baik. Bantuan kapal Pemerintah sangat bermasalah, karena spesifikasi kapal disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lain.

BACA JUGA :  Ada Dugaan Korupsi Di Proyek Bandara Kulon Progo

Padahal, kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda. misalnya, nelayan Natuna Kepulauan Riau, sejak lama sudah terbiasa menggunakan kapal bertonase kecil dengan material dari kayu.

Kebiasaan tersebut, seharusnya dipelajari oleh Pemerintah sebelum meluncurkan program bantuan kapal. Meski fiber itu materialnya untuk masa depan, karena kayu akan semakin sedikit, namun Pemerintah tetap harus mempelajari kebiasaan dimasing-masing daerah. Karena di Natuna, material kayu digunakan, dengan pertimbangan disana perairannya laut lepas yang dalam. Kondisi ini dibenarkan oleh Sadide seorang pembina kelompok nelayan di wilayah Muara Piluk Bakauheni Lampung Selatan. Kapal tersebut di antaranya KM. Inka Mina 590 di dermaga Keramat – Ketapang, KM. Inka Mina 839 di dermaga Muara Piluk Bakauheni dan beberapa kapal bantuan yang tidak dioperasikan oleh kelompok nelayan.

Bantuan yang diberikan ke sejumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tersebut bahkan disandarkan di dermaga tanpa pernah digunakan hingga kini meski diberikan sejak beberapa tahun lalu. Kapal tersebut, berukuran 30 GT bantuan Pemerintah melalui DKP Provinsi Lampung kurang cocok digunakan di wilayah perairan Lampung Selatan yang memiliki pola penangkapan ikan menggunakan bagan congkel, kapal cumi dengan ukuran 130 GT ke atas.

Sementara kapal jenis Inka Mina selama ini memiliki kemampuan jelajah yang terbatas dengan biaya operasional yang tinggi dan dirasa kurang menguntungkan sehingga tidak digunakan oleh nalayan. Hasil penangkapan ikan pun tidak maksimal, bahan bakar tak sebanding dengan perolehan selama melaut dan cenderung merugi.

Berdasarkan data kelompok nelayan Muara Piluk, jenis kapal yang bersandar di dermaga Muara Piluk di antaranya terdiri dari jenis kapal bagan ukuran 5 GT sebanyak 60 kapal, non GT sekitar 200 kapal lebih dari 130 GT belasan kapal dan ratusan lainnya berupa kapal tradisional jenis ketinting yang masih menggunakan perahu dayung. Semuanya mangkrak tak bias di pakai melaut.

BACA JUGA :  Pihak Istana Mulai Pasang Badan, Jokowi : KPK Harus Kita Perkuat..!

Akhir tahun 2016, sebanyak 3.450 kapal yang masuk dalam program bantuan kapal nasional yang rencananya dibagikan ke seluruh nelayan melalui koperasi nelayan. Dari 3.450 kapal yang direncanakan, hanya 931 kapal yang dibagikan pada tahap pertama.

Ada 327 kabupaten dan kota diseluruh Indonesia dan 1.052 data yang harus diverifikasi dan terealisasi 104 data untuk mendapatkan bantuan dari jumlah 931 kapal.

Nelayan yang tergabung dalam koperasi pun masih bersengketa antar mereka soal pembagian dan waktu pakai karena keanggotannya diatur oleh sebuah koperasi yang banyak terjadi penyalahgunaan.

Sementara dana 1,9 Triliun yang telah di siapkan sebelumnya, dibagi dua yakni untuk keperluan 3.450 kapal dan untuk anggaran ganti alat tangkap. Sementara tahun 2016 juga ada 14.782 alat tangkap yang dibagikan kepada nelayan.

Dari pembagian alat tangkap itu, banyak yang tidak di pakai oleh nelayan karena ketidak cocokan alat tangkap dengan harapan nelayan itu sendiri. Pemerintah tidak berusaha mendengarkan nelayan mulai dari mata jaring hingga panjang atau ukuran alat tangkap.

Pemerintah sampai saat ini belum memperbaiki kegagalan yang ada. Hal ini akan terus terjadi, mengingat program Pemerintah masih banyak yang belum terrealisasi.

Pemerintah bisa di katakan raport merah. Walaupun di sana sini masih berusaha menutupi kegagalan itu dengan program penenggelaman kapal asing, hasil penangkapan illegal fishing.[***]gus

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini