telusur.co.id – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 22 Mei, haruslah independen. Sebab, kepolisian menjadi pihak yang tertuduh dalam kejadian tersebut.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/19). 

“Nggak bisa dong hanya penyelidikan polisi saja, karena yang diduga menembak polisi. Makanya harus independen lembaganya,” kata Fahri.

Fahri berpendapat, motif di balik kerusuhan itu memang harus ditelusuri oleh TGPF. Menurut dia, ini merupakan komitmen yang harus dipegang semua pihak.

“Dalam demokrasi hilangnya satu nyawa itu harus diinvestigasi menyeluruh. Ini kok orang mati, malah haha-hihi. Kita harus komitmen dengan demokrasi, dan jangan sampai ada orang mati, nggak ada penjelasannya,” kata inisiator Gerakan Arah Baru Indoesia (GARBI) itu.

Di sisi lain, Fahri mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota DPR jelang akhir periode. Sebab, para anggota terkesan memiliki blok atau kelompok masing-masing yang terbentuk karena pilpres.

BACA JUGA :  Gedung Bawaslu 'Babak Belur' Diamuk Massa

“Seharusnya semua kompak menangani persoalan pasca pemilu ini. Komisi III misalnya, seharusnya aktif meminta keterangan pemerintah soal kerusuhan 22 Mei itu. Komisi II bisa langsung memanggil penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi jalannya kontestasi politik ini,” kata Fahri.

Diketahui, usulan pembentukan TGPF independen terkait kerusuhan 22 Mei ini disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra DPR, Sodik Mudjahid saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna ke-18 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/19).

Pembentukan TGPF, kata Sodik untuk menginvestigasi dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat saat menangani demonstrasi hasil Pilpres 2019 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu yang berakhir ricuh.

Dirinya berpandangan, DPR perlu mendesak pemerintah untuk segera membentuk TGPF, guna menginvestigasi peristiwa kerusuhan yang telah menimbulkan korban jiwa itu.

“Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini,” kata Wakil Ketua Komisi VIII itu.

BACA JUGA :  Batasi Medsos, Pemerintah Sama Saja Blokir 'Dapur Rakyat'

Menurutnya, peristiwa kerusuhan pada 22 Mei 2019 dapat dikategorikan sebagai bencana nasional. Maka dari itu, DPR harus mengambil sikap dan mendesak pembentukan TGPF untuk mengungkap peristiwa kerusuhan itu.

Apalagi, banyak kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum dituntaskan.

“Banyak kasus-kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung,” kata Sodik.

“Marilah kita melakukan sebuah upaya baru, aagar tidak lagi ada utang masa lalu. Kasus Munir, kasus Novel Baswedan, Kasus Trisakti, yang sering menjadi beban karena tidak tuntas. Ini adalah peristiwa bencana nasional yang harus kita sikapi.”

Aksi unjuk rasa yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu berakhir rusuh. Berdasarkan keterangan Divisi Humas Polri, korban meninggal dunia akibat kerusuhan saat aksi protes terhadap hasil Pilpres 2019 berjumlah tujuh orang. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini