Gedung Kejaksaan Agung RI / Net

telusur.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menentukan sanksi untuk aparat-aparatnya yang tersangkut kasus dugaan korupsi, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Jumat (28/6/19).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri mengatakan, Kejagung mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kita menganut prinsip asas praduga tak bersalah,” kata Mukri kepada wartawan, Minggu (30/6/19).

Meski demikian, dikatakan Mukri, setiap perkembangan penanganan kasus bakal menjadi pertimbangan Kejagung, untuk menjatuhkan sanksi yang tepat bagi aparatnya itu.

Dijelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ada mekanisme sanksi yang sudah diatur secara formal. Apabila ada PNS yang terlibat dalam suatu perkara, kata dia, sanksi terberat adalah pemecatan.

BACA JUGA :  NasDem: Lembaga Pengawas Bukan untuk Lemahkan KPK

Sebelumnya, KPK menetapkan Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Agus Winoto sebagai tersangka suap penanganan perkara duit investasi senilai Rp 11 miliar.

Selain Agus, ada dua orang lagi yang menjadi tersangka diduga sebagai pemberi suap, yakni Sendy Perico dan Alvin Suherman.

KPK juga mengamankan dua jaksa dalam OTT kasus tersebut, yaitu Yadi Herdianto sebagai Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta dan Yuniar Sinar Pamungkas sebagai Kasi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini