KPK / Net

telusur.co.id – Ketua Umum DPP Front Nelayan Indinesia (FNI), Rusdianto Samawa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bea cukai.

Rusdianto menduga banyak kapal-kapal mangkrak karena ditemukan banyaknya masalah, mulai dari proses pengusulan, daftar koperasi penerima, tidak partisipatif, spesifikasi kapal yang tidak sesuai, hingga bahan baku dan hasil pembuatan kapal yang tidak layak, kurang sesuai spesifikasi.

“Front Nelayan Indonesia (FNI) mendorong KPK untuk terus lakukan penyelidikan pada kasus korupsi kapal tersebut. KPK juga dapat meningkatkan kasus pada program pengadaan kapal untuk nelayan yang pernah dicanangkan pada tahun 2016,” ujar Rusdianto melalui keterangannya, Selasa.

BACA JUGA :  KPK Masih Periksa Direktur Operasional Lippo Group Dan Bupati Bekasi

Ada dugaan kerugian keuangan negara ratusan miliar. Untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 16 kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) di Bea Cukai, KPK menetapkan 3 orang tersangka.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan beberap orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 kapal di Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Yang sangat penting dalam kasus ini, KPK sudah pasti mengembangkan peran-peran pihak lain selain orang orang yang sudah diproses dan ditetapkan tersangka itu,” katanya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini