Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Arief Puyono. / Net

telusur.co.id Р Ketua Umum Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (SP BUMN) Bersatu, Arief Poyuono, menjelaskan, sampai hari ini anak perusahaan BUMN seperti Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah masih merupakan bagian dari aset negara. Dan, pengelolaannya tunduk pada UU BUMN.

Pernyataan Arief ini menganggapi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, yang mengatakan status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah perusahaan BUMN. Keduanya hanya anak perusahaan BUMN.

“Bank BNI Syariah Dan Bank Mandiri syariah kepemilikan sahamnya di miliki oleh korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara,” kata Arief kepada telusur.co.id, Selasa (11/6/19).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, setiap akan dilakukannya rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, harus mendapatkan izin dari Kementerian BUMN.

Selain itu, tutur Arief, kedua Bank itu juga tunduk pada undang-undang anti korupsi, jika terjadi tindak pidana korupsi. Bukan pada KUHP.

BACA JUGA :  Dari Mantan Wakil Menteri Hingga Eks Wakil Ketua KPK Jadi Pengacara Prabowo-Sandi

“Sekalipun dikelola dan tunduk pada UU Perseroan terbatas,” imbuhnya.

“Kalau bukan masuk dalam ranah BUMN, BNI Syariah dan Mandiri Syariah tidak perlu RUPS BNI Syariah dan Mandiri harus ada izin dari Kementerian BUMN dan di audit bukan oleh auditor negara. Dan, jika terjadi fraud oleh manajemen, manajemen hanya dikenakan hukum kriminal umum dan bukan kriminal khusus,” sambungnya.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi ini mengaku memahami kalau Bank BNI Syariah kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Bank BNI dan BNI Insurance.

Ia menerangkan, jika ada perusahaan swatas yang dispute (perselisihan) dengan BNI Syariah dan Mandiri Syariah, dan keputusan hukum mengharuskan kedua Bank Syariah itu di sita asetnya, maka  tidak bisa dieksekusi. Sebab, BNI Syariah dan Mandiri Syariah bagian dari aset negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara.

Arief juga menanggapi pernyataan Komisioner KPU yang merujuk kepada putusan  Bawaslu terhadap gugatan Mirah Sumirat, caleg DPR RI dari Partai Gerindra.

BACA JUGA :  20 Pengacara dari 4 Ormas Gugat Perppu 2/2017 ke MK

Dimana, Mirah Sumirat menggugat keputusan KPU dianggap tidak memenuhi syarat terstruktur, masif dan sistematis  sebagai caleg karena berprofesi sebagai karyawan PT Jalantol Lingkar Jakarta (JLJ).

Menurut Arief, kasus Mirah Sumirat tidak bisa disamakan dengan persoalan cawapres nomor urut 02, Ma’ruf Amin.

“Kasus Mira Sumirat tidak bisa jadi Jurispendensi untuk tidak menyatakan Ma’ruf Amin tidak melakukan pelanggaran UU Pemilu dalam menjadi Cawapres,” tegasnya.

Ia menuding, Bawaslu sendiri salah dalam menerapkan hukumnya untuk meloloskan Mira Sumirat sebagai Caleg DPR RI. Harusnya, kata Arief, Mirah Sumirat tidak diloloskan.

Arief mengkalim, belum ada satu pasal pun dalam UU BUMN atau keuangan negara yang menyatakan, anak perusahaan BUMN bukan bagian dari BUMN.

“Jadi jelas, harus di diskulaifikasi dong (Palson 01). KPU nggak paham BUMN sih,” tukas Arief.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini