Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan / Net

telusur.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi diminta melakukan penyidikan terkait terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi, yakni gedung di Pulau D alias Pantau Maju, yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Permintaan itu disampaikan pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi kepada telusur.co.id, Selasa (18/6/19).

“Diminta kepada KPK untuk segera melakukan penyidikan,” kata Uchok.

Menurut Uchok, diterbitkannya IMB Pulau Reklamasi oleh Anies sangat janggal dan aneh. Ia pun menyebut alasan yang diberikan bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya basa basi.

“Apapun alasannya hanya basa basi dari seorang Anies saja,” kata dia.

Uchok kemudian menyinggung soal ‘pemecatan’ Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Pantesan Anies dicopot dari menteri (pendidikan dan Kebudayaan) oleh Jokowi, karena nggak paham bahwa dia seorang menteri. Sama seperti saat ini, keluar IMB yang melanggar janji kampanye sendiri dan menyangkit rakyat Jakarta sendiri,” kata Uchok.

Anies Terbitkan IMB

Berbeda dengan sikap kala Anies mengumumkan pencabutan izin reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta yang bicara langsung ke publik. Saat menerbitkan IMB Pulau Reklamasi, Jumat (14/6/19), Anies tanpa menampakan diri.

“Faktanya itu sudah jadi daratan. Di empat kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik,” demikian bunyi pernyataan tertulis Anies terkait IMB pulau reklamasi yang dikirimkan ke awak media.

Dengan terbitnya IMB, maka wajah Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta akan berubah dengan berdirinya 932 bangunan berupa rumah tinggal dan rumah kantor (rukan).

“IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan Reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies.

Anies memaparkan reklamasi sebagai program pemerintah mengacu pada Kepres Nomor 52 Tahun1995 dan dalam Perda Nomor 8 Tahun 1995. Dalam aturan tersebut, pemerintah menugaskan pihak swasta untuk melaksanakan reklamasi dan dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah DKI dengan swasta di tahun 1997.

BACA JUGA :  IMB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Dipersilakan Lapor KPK

Perjanjian ini mengharuskan pihak swasta melakukan reklamasi dengan imbalan mendapat hak memanfaatkan lahan seluas 35%.

“Seluruh daratan itu adalah milik pemprov DKI, dan swasta hanya berhak untuk menggunakan 35% lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Anies.

Dalam memanfaatkan areal reklamasi, pihak swasta harus mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut.

“Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi,” kata dia.

Anies mengatakan, empat pulau reklamasi selama ini beroperasi tanpa IMB, meski setiap tahun sejak 2015-2017 pemerintah mengirimkan surat untuk menghentikan pembangunan. Barulah ketika Anies menyegel pulau-pulau reklamasi tersebut tahun lalu, pihak pengembang patuh mengikuti aturan. Setelah disegel, pihak pengembang menjalani proses di pengadilan karena melanggar IMB.

“Mereka dihukum denda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah itu, mereka mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI,” kata Anies.

Anies memilih meloloskan IMB untuk para pengembang. Alasannya, ada sekitar seribu unit rumah yang telah mereka bangun tanpa IMB dan dibangun pada periode 2015-2017. Pergub Nomor 206 Tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi pengembang untuk membangun.

“Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bagunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang,” kata Anies.

Saat ini hanya 5% dari seluruh lahan reklamasi yang dimanfaatkan pengembang. Sehingga masih tersisa 95% lahan yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta.

BACA JUGA :  Gubernur Anies Percayakan Polisi Usut Kasus Pembakaran Polsek Ciracas

“Kami akan tata kembali agar sesuai dengan visi untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada publik,” kata Anies.

Janji Anies Di Pilgub 2017

Pada masa kampanye pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017, Anies Rasyid Baswedan yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno menjanjikan menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam video yang diunggah Anies pada 2 Maret 2017 di Twitter pribadinya, ketika itu Anies berdebat dengan bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies ingin manfaat reklamasi dimanfaat oleh seluruh rakyat, bukan sekelompok saja.

Dalam debat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Rabu, 12 April 2017, Anies mendapat pertanyaan dari Ahok yang saat itu merupakan gubernur petahana mengenai Bagaimana cara menghadapi Keppres 52 tahun 1995 yang ditetapkan Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 serta bagaimana cara membatalkan reklamasi yang menurut Ahok mampu menyerap 1.2 juta tenaga kerja.

Menanggapi hal itu, Anies berjanji akan memanfaatkan otoritas Gubernur yang tertuang dalam pasal 4 untuk kepentingan seluruh rakyat dan bukan hanya sekelompok orang. Menurutnya reklamasi yang ada saat itu berbeda dengan apa yang tertuang dalam Keppres 52 tahun 1995.

“Jadi, ketika ada sebuah lahan baru saya katakan ini untuk kepentingan publik,” kata Anies saat itu.

Sementara dalam video wawancara berdurasi 57 detik, Anies mengatakan bahwa ia tak ingin Pulau Reklamasi menjadi kawasan perumahan komersial hanya bisa dinikmati oleh kelompok menengah atas sekali. Saat itu ia berjanji tak akan tinggal diam dan akan mencari cara mengatasinya.

“Ini soal keberpihakan. Negara membangun sebuah teritori baru untuk mereka yang super kaya raya. Terus anda mau diam? Saya pilih untuk tidak membiarkan, saya akan hadapi, saya akan cari carannya. Tapi posisinya jelas jelas, kita ingin agar teritori yang ditambah pemerintah pusat manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Jakarta bahkan Indonesia bukan sekelompok rakyat saja,” kata Anies. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini