Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly / Net

telusur.co.id – Usul Komisi Pemberantasan Korupsi agar napi koruptor dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, mendapat respons dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Respons Menkum dan HAM adalah menolak usulan KPK. Adapun alasannya, napi korupsi disebut bukan kategori napi yang ditempatkan di lapas high risk.

“Napi koruptor bukan kategori high risk yang memerlukan super-maximum security,” kata Yasonna kepada wartawan di Graha Pengayoman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/19).

Disampaikan politisi PDI Perjuangan itu, napi di Nusakambangan adalah napi yang sedang menjalani hukuman pidana mati atau seumur hidup, karena kejahatan narkoba hingga terorisme.

BACA JUGA :  Mendagri: Nggak Enak Lantik Kepala Daerah di LP

Menurut Menteri Yasonna, pihaknya sudah membangun lapas dengan pengamanannya ketat di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Di lapas tersebut, sudah dibangun lorong bawah tanah untuk eksekusi mati napi.

“Teknologi IT yang bagus, dan di lorong paling bawah kita bangun di bawah tanah, eksekusi mati. Itu super canggih, tapi itu (napi koruptor) kan bukan,” kata dia.

Sebelumnya, KPK berharap narapidana korupsi ditempatkan di Lapas Nusakambangan, segera direalisasikan. Para koruptor cenderung lebih rela mendapat hukuman tambahan ketimbang mengembalikan uang korupsi kepada KPK.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, hukuman di Nusakambangan pantas diberikan. Apalagi, tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini