Hakim MK Anwar Usman/Net

telusur.co.id- Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Pilpres 2019.

Sidang yang mulai pukul 9:00 wib ini, bergendakan memverifikasi bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon (BPN Prabowo-Sandi).

Sayangnya, saat akan memverifikasi bukti-bukti, hakim mengatakan belum bisa memverikasi bukti-bukti dari pihak pemohon karena dirasa belum tersusun rapih.

“Pemohon, kemarin kami menerima sejumlah berkas yang sampai di Mahkamah tapi perlu ada poin penting yang perlu diklarifikasi,” ucap Hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang, Rabu (19/6/19).

Saldi pun meminta tumpukan bukti-bukti, yang bertempat di kontainer untuk dibawa ke mimbar sidang untuk ditunjukan. Kemudian,

kuasa hukum Pemohon (BPN Prabowo-Sandi) Bambang Widjajanto pun diminta hakim MK untuk kedepan, melihat bukti-bukti itu.

Saldi kemudian menjelaskan bahwa, barang bukti yang diterima MK pada 18 Juni 2019 pukul 13.28 WIB yang diberikan oleh pemohon dimaksudkan untuk alat bukti,

tidak disusun sebagaimana persyaratan suatu alat bukti yang diatur dalam UUD yang berlaku. Sehingga belum bisa disahkan.

“Ini tidak bisa diverifikasi. Sehingga belum bisa disahkan pada pagi ini karena berkas tidak disusun sebagaimana layaknya ketentuan dalam hukum acara dan kelaziman berlaku di MK,” sebut Saldi.

Menurut Saldi, penyusunan barang bukti sangat penting, guna memudahkan hakim saat membandingkan keterangan saksi dengan bukti-bukti itu.

“kami mau bandingkan dengan awal yang diserahkan ke kami dibuat seperti ini. Ini memang sesuai hukum acara, jadi setiap kami bisa cek benar atau tidak itu disampaikan ke paniteraan ke kami,”

“Dengan berkas seper ini kami tidak bisa melakukan diverifikasi dan tidak disahkan pagi ini. itu sudah kami periksa semua kami juga sudah melakukan sidak sampai berkas yang masih di luar itu yang belum masuk keruangan ini dan itu masih diluar,” ucapnya kembali.

Oleh karena itu, Saldi memberikan waktu kepada kuasa hukum BPN untuk memperbaiki dan menyusun bukti-bukti itu sampai pukul 12:00 wib.

“Saudara pemohon diberi waktu sampai pukul 12 melakukan proses yang layak seperti ini. Kami terpaksa memberikan longgar waktu memberikan toleransi untuk bisa dilakukan layak yang kami maksudkan. kalau itu terjadi, kami tidak bisa memverifikasi dan implikasinya tidak bisa bisa disahkan dalam persidangan ini,” sebutnya. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini