Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Moqowam. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menilai, perjalanan parlemen selama lima tahun belakangan ini cukup baik. Dia mengatakan, parlemen yang ada di Senayan adalah hatinya Indonesia.

“Senayan adalah hati Indonesia. Mau bicara mengenai politik, hukum, anggaran dan program, bicara apapun mulai dari Papua sampai Aceh, keputusan ada di Senayan ini,” kata Muqowam dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen’ di Media Center MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/19).

Oleh karena berfungsi sebagai hati, kata Muqowam, maka parlemen Indonesia harus baik. Karena, kata dia, yang menentukan baik atau tidaknya tubuh adalah hati.

“Hatinya itu di sini (Senayan), ketika hatinya jelek, maka sudah barang tentu yang pasti seluruh tubuh Indonesia ini akan jelek,” ungkap Senator asal Jawa Tengah itu.

BACA JUGA :  Duet DPD RI dan DPR RI Mampu Ciptakan Sinergitas Dalam Membuat UU

Berangkat dari itu, lanjut dia, maka persoalannya adalah kalau mencoba flasback 2014-2019, tolok ukur kinerja anggarannya, pengawasannya dan legislasinya seperti apa.

“Karena itu saya menganggap bahwa ketika kita bicara parlemen, itu tiga komponen disini, DPR, DPD dan MPR, orkestrasi secara kultural hari ini sudah terbentuk,” terangnya.

“Tetapi dari segi fungsi, mohon maaf selama 5 tahun ini apakah kemudian MPR secara kualitatif melahirkan Tap-Tap (ketetapan) yang diperlukan sebagai hasil pengawasan terhadap Tap MPR yang sudah ada sebelumnya, ini maju mundur saja, 7 poin dari catatan MPR 2014- 2019 sampai hari ini tidak pernah diparipurnakan MPR,” tambahnya.

Menurut dia, yang dilakukan MPR selama ini hanya sosialisasi seperti empat pilar, tapi tidak pernah menjadi keputusan.

BACA JUGA :  Sejak UU MD3 Digugat Irmanputra, Kekuatan DPR Pecah

“Keputusan itu tidak ada, bundelnya tidak ada, ujungnya itu tidak, hingga misalnya paradigma sebuah keinginan agar program negara itu seperti dibuat menurut GBHN yang lalu,” jelasnya.

Begitu juga dengan DPR dan DPD, menurutnya, ke depanharus sama-sama diperbaiki lagi. DPR kurangnya dimana, maka dikasih tahu oleh MPR dan DPD, begitu juga sebaliknya.

“Misalnya tmengenai fungsi dan peran DPD, kemudian tentang mekanisme UU MD3 yang berkaitan dengan Tatib DPD, saya kira konstitusi dan UU MD3 menjadi bacaan kita semua,” katanya lagi.

“Jadi ini menjadi bagian yang orkestrasi kita ke depan untuk mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat, apakah itu ekonomi, politik, budaya dan lainnya,” pungkasnya. [Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini