Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari / telusur.co.id

telusur.co.id – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengaku bangga jika nantinya Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI Periode 2019-2024.

Eva mengatakan, Puan akan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

“Ibu Puan menjadi (perempuan) yang pertama untuk menjabat ketua di DPR kita. Ini menjadi sejarah baru,” kata Eva dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen’ di Media Center MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/19).

Eva juga mengaku bangga dengan PDIP, lantaran ketua umum partainya juga adalah seorang perempuan, bahkan pernah menjadi wakil presiden dan presiden perempuan pertama di Indonesia.

“Dan sekarang dilanjutkan dengan Ketua DPR perempuan.”

BACA JUGA :  Ogah Jadi 'Kambing Hitam' Mulu, DPR Segera Kirim Surat Persetujuan RUU Antiterorisme

Meski demikian, dia mengakui Indonesia bukanlah negara pertama yang DPR-nya dipimpin perempuan. Sebelumnya negara Laos dan Vietnam juga sudah pernah menjadikan perempuan sebagai pimpinan di parlemen.

Sebelumnya, kata Eva, politik di Indonesia, terutama di parlemen didominasi oleh laki-laki. Sekarang, dengan adanya Puan yang akan dijadikan perempuan pertama sebagai Ketua DPR, dia menginginkan dimulainya parlemen feminis.

“Kalau kita mengenal feminis Government yang sekarang dilakukan oleh Swedia, dan terutama di Kanada, kenapa kita tidak mulai dengan feminis Parlemen,” kata anggota Komisi XI DPR RI itu.

Diterangkan Eva, feminis parlemen dalam konsep ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip yang ada di sustainable development, yang ada di dalam mainstreaming gender itu dipakai. Jadi bukan urusan berapa persen perempuan yang ada di DPR, kalau tidak sampai 30 persen belum bisa disebut feminis.

BACA JUGA :  PDIP Girang Pemilih Milenial Lebih Suka Jokowi Ketimbang Prabowo

This is about framework. Jadi cara pengawasan kita, dan apalagi ketika presiden pidato, ketua Bappenas pidato, Menteri Keuangan pidato, bahwa salah satu paradigma kita ada lima. Ada keserataan gender, kebencanaan, kemudian sustainable development,” kata dia.

“Makanya tadi di rapat dengan Menkeu saya tanya, ini komitmen moral apa komitmen politik? Kalau memang komitmen politik, operasionalisasinya seperti apa? Jangan setiap 5 tahun ngomong mainstreaming gender, mainstreaming sustainable development, tetapi dampaknya tidak kelihatan.” [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini