Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: Dr. H. Joni. SH.MH, Notaris, Dosen Hukjum Acara Mahkamah Konstitusi STIH Habaring Hurung Sampit Kalteng:

INVESTASI asing menemukan dasar operasional yang sangat terbuka, ketika regulasi mengenai undangan investasi dalam negeri itu dibuka lebar oleh permintahan Jokowi. Dalam kaitan ini, Pemerintahan presiden Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi, yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI). Peluncuran dilakukan pada pertengahan November 2018 yang lalu

Dalam Bahasa awam, daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen atas bidang bidang dimaksud. Dengan adanya relakasi ini, total bidang usaha yang telah direlaksasi mencapai 303. Sedangkan dengan adanya kebijakan paket baru ini total telah ada sebanyak 87 bidang usaha yang telah dilepas ke asing.

Jenis Investasi Terbuka

Adapun daftar 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing itu secara terinci adalah: Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian; Industri percetakan kain; Industri kain rajut khususnya renda; Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet

Warung Internet; Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun.
Berikutnya Industri kayu veneer; Industri kayu lapis; Industri kayu laminated veneer lumber (LVL); Industri kayu industri serpih kayu (wood chip); Industri pelet kayu (wood pellet); Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan; Budidaya koral/karang hias; Jasa konstruksi migas: Platform; Jasa survei panas bumi; Jasa pemboran migas di laut.

Berikutnya Jasa pemboran panas bumi; Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi; Pembangkit listrik di atas 10 MW; Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi; Industri rokok kretek; Industri rokok putih; Industri rokok lainnya; Industri bubur kertas pulp; Industri siklamat dan sakarin; Industri crumb rubber; Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan; Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek; Jasa survei kuantitas; Jasa survei kualitas.

BACA JUGA :  Jangan Abaikan Masalah Lingkungan Hidup

Berikut, Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati; Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar; Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya; Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik; Galeri seni; Gedung pertunjukan seni; Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu; Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang; Jasa sistem komunikasi data;Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap.

Berikutnya bidang Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak; Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb); Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya; Jasa akses internet; Jasa internet telepon untuk keperluan public; Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya; Pelatihan kerja; Industri farmasi obat jadi; Fasilitas pelayanan akupuntur; Pelayanan pest control atau fumigasi; Industri alat kesehatan: kelas B; Industri alat kesehatan: kelasC; Industri alat kesehatan: kelas D; dan Bank dan laboratorium jaringan dan sel.

Penyesalan Para Ekonom dan Evaluasi

Sebagaimana dipahami pula, kalangan ekonom moderat yang tidak terkait dengan pandangan politis menyesalkan keluarnya kebijakan dimaksud. Mereka menilai sektor yang dibuka krannya itu seharusnya untuk rakyat, tepatnya untuk Usaha Kecil Menengan (UKM). Harusnya usaha ini, semisal warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll itu dibebaskan dari investasi asing.

Namun pihak pemerintah bergeming. Bahwa paket dimaksud sudah melalui pengkajian seksama dan belajar dari negara yang sudah maju. Dari negeri tirai bambu atau negara Tiongkok, dari negara yang dulunya komunis dan sangat tertutup dengan negara lain tersebut, pelajaran itu diambil. Tiongkok membuka lebar kran investasi dari dunia luar. Hasilnya, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni 11-12 persen.

BACA JUGA :  Adakah Calon Presiden Yang Mengapresiasi Masalah Hutan? Dialah Yang Harusnya Dipilih

Kemajuan yang sangat pesat itu menginspirasi penguasaan produk untuk dapat dikelola pihak asing. Bahwa kondisi internal antara Indonesia dan Tiongkok ada perbedaan pola ekonomi dan potensi, itu masalah lain. Artinya berbagai potensi di Negara Tiongkok itu memang sudah ada di sana. Namun untuk Indonesia potensi dimaksud masih banyak yang belum tersedia, tidak diperhitungka. Makna sederhananya bahwa berbagai potensi dimaksud bisa dibawa oleh pengusaha luar untuk dijual dan dipasarkan di Indonesia.

Kini, paket itu sudah berlangsung setengah tahun. Harusnya sudah ada evaluasi dari berbagai sisi terhadap pelaksanaannya. Sangat relevan untuk merujuk kembali kepada relevansi dibukanya kran asing untuk bidang sebagaimana disebutkan. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk melakukan penyempurnaan atas paket kebijakan dimaksud. Substansinya untuk peninjauan kembali terhadap usaha barang dan jasa yang masih dibutuhkan atau pengelolaannya dapat dilakukan oleh pihak pengusaha dalam negeri sendiri.

Secara umum bagaimanapun denyut ekonomi harus memberi peluang secara maksimal kepada pengusaha dalam negeri. Manakala peluang dimaksud tidak dibuka secara maksimal untuk pengusaha dalam negeri sendiri, maka fungsi pemerintah sebagai penggerak dan motivator menjadi hilang. Tanggung jawab yang harusnya memberikan kesempatan dan peluang sebesar besarnya untuk tenaga dalam negeri menjadi terabaikan.

Pemerintah diharapkan tidak sungkan untuk melakukan revisi terhadap kebijakan dimaksud manakala ternyata berbagai sektor itu cukup ditangani atau dikelola sendiri oleh anak bangsa, khususnya pribumi masih lemah dalam hal manajemen bisnis. Di dalam banyak hal memerlukan pembinaan dan pengarahan yang lebih konkret sehingga sesuai pula dengan pola pembinaan terhadap pegusaha kecil yang selama ini diterapkan dan memerlukan peningkatan sesuai perkembangn perekonomian regional dan global.***

Like :

1 KOMENTAR

  1. TEPAT SEKALI, HARUSNYA PEMERINTAH JOKOWI BERPIHAK KEPADA PENGUSAHA KECIL. SEGERA TINJAU KEMBALI KEBIJAKAN ITU SEBELUM DISERBU PEBGUSAHA DARI LUAR, SEBAB KEBANYAKAN DARI MEREKA JUGA PEGUSAHA KECIL. PENGUSAHA BESAR TIDAK TERTARIK PADA SEKTOR ITU.

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini