Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tantangan perpajakan di era digital saat ini sangat besar.

Menurut dia, dengan populasi penduduk 260 juta dan 100 juta pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut.

“Era digital salah satu aspek dalam perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan physical presence atau kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia,” ujar Ani, sapaan karibnya, dalam pertemuan tahunan G20 dikutip dari laman Kemenkeu.go.id, Minggu (9/6/19).

Saat ini, kata dia, prioritas tertinggi ialah melakukan redefinisi dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment. Dengan kompleksitas struktur ekonomi digital, tantangan lain Pemerintah membuat formulasi kebijakan, khususnya perhitungan kuantitatif terkait significant presence.

BACA JUGA :  Telkomsel Akan Matikan Jaringan Internet

“Tantangan lain adalah bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions serta bagaimana mengalokasikan hak pemajakan seperti formula dan dasar perhitungannya,” imbuhnya.

Sementara, Sekjen OECD Angel Guria menyampaikan bahwa G-20 telah memberikan kontribusi signifikan dalam transformasi di bidang perpajakan internasional di bidang transparansi, pertukaran informasi, BEPS standard.

Diungkapkannya, saat ini 100 jusrisdiksi telah sepakat untuk melakukan pertukaran informasi keuangan terkait perpajakan. Dan, telah menghasilkan pertukaran informasi sebanyak 47 juta transaksi dengan nilai 9 triliun euro.

Angel menuturkan bahwa ekonomi digital menjadi tantangan internasional. Karena itu, OECD saat ini tengah menyusun BEPS 2.0 dengan 3 proposal yang berbasis consensus based solution, diantaranya adalah significant economic presence dan anti base errosion.

Menanggapi Sekjen OECD, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Perkembangan hasil dari OECD terkait BEPS dan AEOI sangat baik. Adanya konsensus global sangat baik untuk mengubah secara fundamental sistem perpajakan, menerapkan level playing field yang sama, kombinasi pragmatisme dan mencapai konsensus secara kooperatif, dan bagaimana mencapai fair taxation secara global.

BACA JUGA :  Menguji Kekuatan Pesan Pilpres Di Kawasan Blank Internet

Namun, Indonesia tidak bisa menunggu konsensus global karena kebutuhan pendanaan pembangunan.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini