Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar. Foto :Istimewa

telusur.co.id – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapreasiasi kinerja aparat Kepolisian dalam penanganan peristiwa 21-22 Mei 2019. Peneliti KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan, pihaknya memahami bahwa pengungkapan fakta kebenaran dan penegakan hukum oleh aparat Kepolisian masih dalam proses.

Namun, mengingat peristiwa ini merupakan peristiwa besar yang menjadi pusat perhatian publik dan terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum serta hak asasi manusia, maka KontraS memandang perlu menyikapi press release Polri tentang ‚ÄĚPerkembangan Kerusuhan 21-22 Mei 2019″ yang disampaikan pada 11 Juni 2019, di kantor Kemenkopolhukam.

Dari pernyataan tersebut, kata dia, KontraS menggarisbawahi beberapa hal penting.

“Pertama, Polri menyebutkan 9 orang korban tewas sebagai orang-orang yang diduga perusuh. Terkait hal ini, kami menyanyangkan Polri hanya memberikan kesimpulan bahwa korbannya adalah perusuh. Tetapi tidak menjelaskan lebih detail peran dan keterlibatan mereka sebagaj perusuh, pelaku penembakan, penyebab kematian dan hasil rekontruksi TKP, uji balistik dan bukti-bukti lain,” kata Rivanlee di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/19).

Tanpa penjelasan tersebut, kata dia, maka kesimpulan tersebut bisa memunculkan asumsi di publik terkait dengan pelaku penembakan.

“Kedua, Polri menyebutkan bahwa personil aparat kepolisian tidak meggunakan peluru tajam. Sementara, dalam peristiwa tersebut terdapat 8 orang tewas karena tertembak (ditembak). Bahkan di antaranya, terdapat 3 orang korban tewas yang masih anak di bawah umur yakni Reyhan (16 tahun), Widianto Rizki Ramadan (17 tahun), Harun (15 tahun),” ungkapnya.

Temuan lain, lanjut dia, ada Adam Nurian (19 tahun) salah seorang korban tewas terkena ternbakan dalam perjalanan pulang setelah menolong seseorang yang terjatuh. Polri tidak menjelaskan terkait prokyetil yang ditemukan di tubuh korban dan TKP serta lokasi arah tembakan yang mengakibatkan korban tewas dan luka.

“Adanya korban dalam perstiwa ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut lebih dalam aktor-aktor yang terlibat dan bertanggungjawab,” terangnya.

Selain itu, tambah dia, rilis Polri atas Peristiwa kerusuhan 21-22 Mei tersebut semakin membuat bias informasi yang dapat memperuncing polarisasi dan dikotomi yang membelah masyarakat dalam kedua kubu pendukung 01 dan 02.

Tak hanya itu, menurut dia, proses penegakan hukum juga terlihat timpang. Penyampaian oleh Polri seharusnya menunjukkan independensi dan akuntabilitas sehingga tidak memunculkan bias informasi. Aparat kepolisian juga harus terbuka terkait pelanggaran hukum dan hak asasi manusiaatau oleh siapa pun yang diduga ikut bertanggungjawab baik karena tindakan langsung maupun akibat dari pembiaran.

“Tidak boleh ada impunitas dalam penegakan hukum. Kami menemukan informasi bahwa ada peserta aksi yang menjadi korban salah tangkap, mengalami kekerasan,” terang dia.

Dikatakannya, Polri sebelumnya telah mengafirmasi bahwa video tersebut benar menunjukan perlakuan anggota polisi terhadap seorang peserta aksi.

“Namun sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai proses hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut,” pungkasnya. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini