Titi dalam Diskusi Publik bertajuk "Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil" di Aula DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/19).Foto:telusur.co.id

telusur.co.id – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari Pemilu 2019.

Menurutnya, pemilu dengan lima surat suara seperti di tahun 2019 tidak usah diulangi di 2024. Karena Pemilu lima surat suara tidak kompatibel bagi penyelenggara pemilu.

“Mereka (penyelenggara) bebannya menjadi luar biasa, dan pemilu menjadi sesuatu yang unmanageable karena tidak mungkin kita pemilu yang demikian kompleks bagi peserta pemilu dan juga bagi pemilik suara,” kata Titi dalam Diskusi Publik bertajuk “Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil” di Aula DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/19).

Titi mengatakan, menganggap bahwa Pemilu 2019 sudah sempurna tidaklah tepat, karena banyak hal yang harus diperbaiki.

BACA JUGA :  Perludem Kapok Sistem Pemilu Lima Surat Suara

Dijelaskan Titi, saat ini masyarakat lebih cepat bisa mengetahui terjadinya pelanggaran, mal administrasi pemilu, karena pemilu saat ini dilaksanakan di tengah situasi keberlimpahan informasi melalui kehadiran media yang begitu luar biasa.

“Media sosial informasinya begitu sangat besar. Sehingga dengan keberlimpahan informasi dan penetrasi media sosial yang sangat kuat, kita lebih bisa kemudian mengakses sesuatu yang dulu mungkin tidak akan mungkin kita akses. Ini yang membedakan 2019 dengan Pemilu 2014, 2009, 2004 dan 1999,” terang Titi.

“Ibaratnya begini, kalau sekarang rumahnya dibuka dan semua bisa melihat, tentu hal-hal yang kecil semua bisa kita telisik. Tetapi kalau dulu samar-samar, maka tidak semua kita bisa lihat,” tambahnya.

Dengan demikian, kata Titi, maka masyarakat bisa mengetahui adanya berbagai kekurangan di sana-sini. Tetapi, cara penilaiannya juga harus proporsional.

BACA JUGA :  Perludem: Wujudkan Rekonsiliasi Bangsa yang Konstruktif

“Jadi ruang keterbukaan, transparansi itu memang menyaratkan akuntabilitas yang lebih besar. Transparansi dan keterbukaan membuat standar kita terhadap kinerja yang baik itu meningkat, nah konteks itu yang harus dilontarkan,” ungkapnya.

Jadi, lanjut dia, kalau menyebut Pemilu 2019 sebagai pemilu yang paling buruk juga tidak kontekstual dengan situasi yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu saat ini.

“Penyelenggara Pemilu saat ini menyelenggarakan pemilu satu hari terbesar di dunia, the most complex election in the world. Kita tidak perlu bangga menjadi Pemilu yang paling rumit, paling kompleks. Justru Pemilu itu harus mudah. Nah di sinilah tantangan legislator supaya Pemilu itu mudah, tidak rumit,” pungkasnya. [asp]

Like :

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini