(PC PMII) Surabaya melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi (Dindik) Jatim . Foto:telusur.co.id

telusur.co.id- Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Surabaya melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi (Dindik) Jatim untuk mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merevisi pasal 16 Permendikbud 51/2018 tentang Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kami telah mengkaji sejak lama sistem ini. Dari kajian internal kita, beberapa kali telah kami singgung bahwa Permendikbud 51 jauh dari asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap salah satu mahasiswa, Rijal Mahdiy. Selasa, (25/6/2019).

Menurutnya, Permendikbud No 51 akan menimbulkan kelas-kelas baru, yang akan melahirkan zona-zona baru. Ia mengkhawatirkan alih-alih sistem ini hanya bisa dinikmati oleh kaum-kaum elit pendidikan.

BACA JUGA :  Polemik Soal Sistem Zonasi PPDB, IGI: Kok Baru Sekarang Ributnya?

Sementara orang-orang menengah ke bawah tidak bisa menjangkau pendidikan yang ada di sekolah-sekolah favorit di masing-masing daerah mereka.

Aksi itu sedikit memanas, lantaran sebagian massa melakukan provokasi mendorong barikade petugas yang sedang berjaga di depan pagar besi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. “Ayo pak temui kami yang disini yang sedang berjuang berpanas-panasan demi rakyat,” teriak demonstran.

Setelah dua jam, Sekretaris Dispendik Jatim, Ramliyanto menemui demonstran. Di depan para mahasiswa tersebut, Ramliyanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas respon mahasiswa terhadap Permendikbud No 51 Tahun 2018 ini.

BACA JUGA :  Diduga Langgar Aturan PPDB, Pemkot Bekasi Bakal Dilapor ke ORI

“Alhamdulilah PMII hari ini menujunjukkan jika mahasiswa Jatim masih eksis. Kita apresiasi sedalam-dalamnya atas aspirasi ini,” terangnya.

Ramliyanto mengatakan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memerintahkan Dinas Pendidikan Jatim untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan Permendikbud no 51 tahun 2018.

“Artinya, dalam konteks pelaksanaan Permendikbud ini posisi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun Kota hanya sebagai pelaksana, bukan dalam hal posisi pengambil kebijakan,” tandasnya. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini