Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA). Foto:telusur.co.id

telusur.co.id- Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (13/6) kemarin.

Rapat Paripurna yang dihadiri 31 anggota Dewan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin.

Menurut Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, raperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban gubernur terhadap penggunaan APBD selama tahun anggaran 2018 sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan.

Disampaikan pria yang akrab disapa Paman Birin ini, dalam laporan keuangan Pemprov Kalsel terdapat 7 macam laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, l perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Gubernur Kalsel mengatakan , laporan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia dan diserahkan oleh Anggota VI BPK RI pada 21 Mei 2019 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel dan meraih Opini WTP.

Gubernur menyampaikan secara garis besar realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 diantaranya, pendapatan daerah yang bersumber dari pandapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain lain pendapatan yang sah, terealisasi sebesar Rp. 6.592.642.996.631,70 atau terealisasi sebesar 102, 28 persen.

Sedangkan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp.4.834.254.324.592,21 atau 90,75.

Selanjutnya, belanja transfer adalah belanja transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota yang direalisasikan sebesar Rp. 1.248.332.868.000,00 atau 100 persen.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini