Suasana Dalam Ruang Persidangan Sengketa Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi / Net

telusur.co.id – Dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, saksi dari pihak Pemohon, Prabowo-Sandiaga, Agus Maksum memberikan keterangan terkait temuan Kartu Tanda Penduduk Palsu dan Kartu Keluarga manipulatif.

Dia mengatakan, ada temuan KTP palsu yang jumlahnya mencapai 1 juta. Dia mengaku, pihaknya mengecek langsung ke Ditjen Dukcapil mengenai temuan kode depan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang diduga palsu.

Disampaikan Agus, jumlah KTP palsu tersebut didapatnya dari DPT HP1 dan dan DPT HP2. “Karena ini palsu saya tidak cek orang, tapi cek ke Dukcapil. Dan konfirm tidak tidak ada,” kata Agus.

Hakim lantas bertanya, ada tidaknya sampel warga dengan KTP palsu masuk DPT. Agus menjawab ada, dan itu ada di DPT HP2 yang dilaporkannya.

“Rinciannya kami tidak rekap, kami total 1 juta,” kata dia.

Mendengar keterangan Agus, hakim bertanya lagi, “Bagaimana mengetahui total, kalau tidak direkap? Cara apa yang saudara gunakan?” tanya hakim.

BACA JUGA :  Kubu Prabowo Pilih Jalur Konstitusional untuk Hindari Fitnah dari Rezim Saat Ini

“Dari total jumlah kami bikin kriteria, dan KTP palsu kami sebut invalid 2, invalid 3, dan invalid 4 dan ada lebih 1 juta. karena yang kami laporkan 17 juta, di antaranya ada invalid 2, invalid kode propinsi,” kata dia.

Dicontohkan Agus, KTP invalid dan masuk DPT HP2. Misalnya Udung, lahir di Bandung. Setelah menelusuri, pihaknya tidak menemukan siapa Udung ini. Karena tidak ada provinsi dengan kode 10 di KTP.

“Karena tidak ada kode 10. Maka kami yakini Pak Udung tidak ada kode KTP 10. Makanya nggak perlu ngecek ke sana dan itu langsung ke dukcapil,” kata saksi.

Kemudian saksi mengatakan, soal temuan KK manipulatif. Ada 1 KK, isinya lebih 1000 orang.

“Kami laporkan ada 117.333 KK di Majalengka, Magelang, Banyuwangi, dan Bogor. Di Bogor kami lapor ke Bawaslu,” kata dia.

Dia menyebut, KK manipulatif ini nomor KK-nya tidak valid. Nomor KK pertama menunjukkan wilayah Bogor, tapi 6 berikutnya tidak menunjukkan apa apa karena 0.

BACA JUGA :  Sidang MK, Denny Indrayana Sebut Keliru Jika Tautan Berita Bukan Alat Bukti

“Mestinya angka terakhir tanggal di mana KK dicatat,” kata dia.

Saksi pun menyebut, KK manipulatif ini didapatnya dari DPT HP2. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke KPU.

“Penjelasannya KPU, salah input dan diperbaiki tidak menyeluruh, lainnya kami nggak tahu, selain yang viral saja,” kata dia.

Kemudian ia dan timnya melakukan pengecekan ke lapangan, yakni ke kota Bogor dan ke rumah Pak RT setempat. Penelusurannya membuahkan hasil, dari sembilan nama yang dicurigai tidak benar itu, hanya empat orang yang dikenal sang RT.

Hakim Aswanto kemudian mengatakan bertanya, apakah orang yang di KK yang diteliti dan disebut invalid menggunakan hak pilih?

“Kan siluman, tidak ada,” kata dia.

“Dari sekian itu gunakan hak pilih?” tanya hakim lagi.

“Tidak tahu,” jawab Agus. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini