Ketua DPR RI Bambang Soesatyo .Foto:telusur.co.id

telusur.co.id – Terbongkarnya kasus sindikat mafia perdagangan manusia di Kalimantan Tengah dengan modus kawin kontrak dan perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjadi pekerja ilegal di Malaysia membuat Ketua DPR Bambang Soesatyo prihatin.

Untuk itu, Bamsoet mendorong Tim Satuan Tugas Anti Trafficking Kepolisian bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk bekerja sama dalam mengusut tuntas seluruh kasus human trafficking di Indonesia.

“Serta menindak tegas seluruh pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai dengan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking),” desak Bamsoet, Kamis.

Ia juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat dan mengevaluasi sistem pemberian izin pembuatan paspor di daerah, terutama bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan dan anak, guna mencegah dan meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (human trafficking).

BACA JUGA :  Soal Pemotongan Gaji, Ketua DPR Minta Komisi VIII Panggil Kemenag

“Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemda agar mengupayakan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerahnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengupayakan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah, serta memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

“Mendorong Kemnaker bersama dengan pihak imigrasi untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap proses penyaluran TKI, mengingat tingginya permintaan terhadap TKI seringkali disalahgunakan melalui jalur ilegal hingga perdagangan manusia (human trafficking),” ujarnya.

BACA JUGA :  Stttt.. Bamsoet Dilantik Jadi Ketua DPR RI jam 9 Pagi Lho

Selanjutnya, ia mendorong Kemenkumham, Kemnaker, Kepolisian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan koordinasi dalam mencegah terjadinya TKI ilegal dan perdagangan orang (human trafficking).

Tak hanya Menaker, politisi Partai Golkar ini juga mendorong Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperketat persyaratan perkawinan bagi warga yang akan menikah.

“Mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya, terutama apabila mengetahui adanya aktivitas perdagangan manusia,” tandasnya. [Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini