Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) / telusur.co.id

telusur.co.id – Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) menyebut pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), kurang memahami hukum acara mengenai alat bukti.

Hal itu disampaikan BW menanggapi KPU yang menyatakan alat bukti berupa link berita diajukan tim kuasa hukum 02, menyalahi aturan.

“Bukti elektronik dijadikan bukti itu sesuatu yang wajar. Jadi menurut saya dia (KPU,red) gagal memahami hukum acara yang berkaitan dengan pembuktian,” kata BW usai mendengarkan argumen kuasa hukum KPU di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/19).

BACA JUGA :  Tim Hukum BPN Harap MK Pertimbangkan Bukti Kesaksian Saksi

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengungkapkan, KPU hanya berpatokan pada Pasal 36 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara PHPU Pilpres.

KPU, tegas BW, tidak membaca utuh Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam salah satu pasal itu ada yang disebut ada bukti lain. Bukti lain itu apa? Dijelaskan pasal 43, bukti lain itu ada bukti elektronik, yang kita kutip itu apa? Bukti elektronik,” jelas BW.

BACA JUGA :  Ini Alasan Bambang Widjojanto dan Adnan Topan Husodo Batal Jadi Panelis Debat Capres

Bagi BW, penolakan bukti link berita itu, sama saja KPU tidak mengakui adanya media.

“Ketika dia menolak hasil jurnalistik teman-teman itu sama juga dia nggak mengakui media dong,” tandasnya. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini