telusur.co.id – Rencana mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, yang juga kordinator lapangan Gerakan Nasional Kedalatan Rakyat, Abdullah Hehamahua melaporkan sistem penghitungan atau Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) ke Mahakamah Internastional tidak tepat.

Demikian pendapat Sekretaris LBH Republik Keadilan Jakarta, Diantori dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (29/6/19).

Disampaikan Diantori, tidaklah tepat untuk mengajukan gugatan Pilpres yang telah di Uji di MK sebagai badan peradilan yang sah di Indonesia.

Apalagi, putusan yang bersifat final and binding itu kembali disoal untuk kemudian diuji di Peradilan Internasional.

Terdapat dua badan peradilan internasional yaitu the International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, dan the International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

“Jika gugatan ketidakadilan dalam Pilpers yang dilaksanakan di Indonesia, yang notabene Indonesia sebagai negara yang merdeka serta memiliki elemen kedaulatan sesuai Konvensi Montevideo 1933 maka hanya Pemerintah Indonesia sebagai personalitas hukum yang tepat untuk mengajukan gugatan secara internasional,” kata Diantori.

BACA JUGA :  BPN Akan Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres Ke MK

Hal ini, lanjutnya, didasari Pasal 7 (1) pada Charter of the United Nations dan Pasal 92-96 Statute of the International Court of Justice. Sehingga, pihak dapat mengajukan gugatan sesuai Legal Standing sebagai Negara yang merdeka adalah Pemerintah Indonesia itu sendiri yang diwakili oleh Kementrian Luar Negeri atau kementrian terkait yang berkepentingan untuk itu.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP Gempar, Petrus Sihombing menambahkan, Pasal 34 statuta ICJ menyatakan “Only states may be parties in cases before the Court.”

“Lantas Individu ataupun Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat di Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag,” kata Petrus.

Jika masih terdapat pihak yang hendak mencoba membawa perkara ini ke ICC (Mahkamah Pidana Internasional), dirinya menyatakan hal itu sangat tidak mungkin, karena upaya tersebut dibatasi dengan Rome Statute atau Statuta Roma. Dalam Pasal 12 menyetakan: “A state wich become a party to this statue …”.

BACA JUGA :  Tim Hukum BPN 8 Orang, Denny Indrayana: Biar Mungil Yang Penting Solid

“Dan Yurisdiksi ICC terbatas pada kejahatan kriminal yang serius seperti: kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agresi militer,” kata Petrus.

Dilanjutkan, Pasal 5 statuta ICC menyatakan:The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international.

Dengan demikian, jika Paslon 02 hendak mengajukan gugatan ke peradilan Internasional maka akan sia-sia saja, dan langkah hukum akan terhenti pada Legal standing dan legal substance yang menyangkut materi hukum acara internasional, sehingga tidak memungkinkan permasalahan Sengketa Pilpres yang bukan merupakan kejahatan serius bagi peradaban umat manusia di dunia yang luas ini dapat diadili di Peradilan Internasional. [ipk]

Like :

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini