Hakim Konstitusi / Net

Oleh Erman Umar, SH. Presiden Kongres Advokat Indonesia

Setelah paslon 02 Prabowo & Sandi tidak menerima hasil perhitungan suara
Pilpres yang diumumkan KPU pada tanggal 21 Mei dini hari yang dimenangkan oleh
paslon 01 Jokowi & Ma’ruf Amin, dan kemudian Tim Hukum Prabowo & Sandi telah mendaftarkan Gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, dengan stressing gugatan telah terjadi tindak kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang persidangannya akan segera digelar di Mahkamah Konstitusi.

Persidangan dan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres yang diajukan oleh paslon 02 Prabowo & Sandi ini akan
diamati oleh semua elemen bangsa, tidak saja oleh paslon 02 dan tim pendukungnya,
maupun paslon 01 dan tim pendukungnya tetapi oleh semua masyarakat Indonesia,
untuk memastikan hasil akhir Pilpres siapakah yang akan menjadi Presiden RI, Jokowi atau Prabowo, atau Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan ulang.

Pusat perhatian publik akan fokus mengamati persidangan-persidangan
Mahkamah Konstitusi mengingat tensi politik pada Pilpres tahun 2019 cukup tinggi dan terbukti pasca diumumkannya pemenang Pilpres, terjadinya unjuk rasa besar-besaran di Bawaslu, yang berujung rusuh dan menimbulkan korban nyawa 8 orang, yang menderita luka ratusan orang dan korban materi akibat pembakaran beberapa mobil dan gedung.

BACA JUGA :  TERORIS DAN MOELDOKO

Berkenaan dengan hal tersebut, para hakim Mahkamah Konstitusi perlu lebih
mawas diri dan menyadari bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi akan menghadapi
ujian berat, apakah hakim-hakim lembaga penjaga konstitusi ini bisa bertindak
independen, professional, adil dan tidak tunduk kepada pihak manapun dalam mengadili perkara ini.

Kita berharap dan berdoa Mahkamah Konstitusi akan mampu menjalankan
kewajibannya sebagai penjaga konstitusi dalam mengadili sengketa pilpres yang
dipandang tidak ringan ini, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para
pihak untuk membuktikan kebenarannya.

Pihak Pemohon paslon 02 untuk membuktikan: “Apakah benar KPU telah salah atau keliru dalam menghitung suara atau KPU telah berlaku tidak adil yang merugikan paslon 02?,“ Apakah benar aparat ASN, pihak keamanan dan instansi pemerintah lainnya dan KPPS baik langsung maupun tidak langsung telah melakukan upaya-upaya yang tidak netral yang menguntungkan paslon 01 dan merugikan paslon 02?.”, “dan Apakah benar pihak Bawaslu telah berlaku tidak adil dalam menangani laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaporkan tim paslon 02?”

BACA JUGA :  PA 212, GNPF Dan Ormas Lain Akan Gelar Aksi DI MK

Kepada pihak Termohon KPU dan pihak terkait paslon 01: “untuk membuktikan
bahwa KPU tidak salah atau tidak keliru dalam menghitung hasil Pilpres, dan KPU tidak pernah berlaku tidak adil“.

Pihak terkait paslon 01: “untuk buktikan tidak pernah berlaku curang dengan membiarkan ASN Pihak Keamanan, instansi pemerintah lainnya, dan KPPS melakukan hal-hal yang menguntungkan paslon 01 dan merugikan paslon 02”.

Kita juga berharap pihak paslon 02 dan pendukungnya maupun paslon 01dan
pendukungnya serta publik akan menerima siapapun pemenangnya, apakah yang
dimenangkan itu paslon 02 Prabowo Subianto ataupun paslon 01 Joko Widodo.

Andaipun masih ada yang tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitusi, mari dengan
jiwa besar dan dengan sifat kenegarawanan para pihak dan publik dapat menerima
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi
bersifat Final and Binding dengan pengertian tidak tersedia lagi upaya hukum lain.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini