Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh : Dr. H. Joni SH. MH, Notaris.

Dosen Hukum Acara mahkamah Konstitusi STHI Habaring Hurung

Sampit Kalimantan Tengah

KINERJA Mahkamah Konstitusi menghadapi sengketa Pilpres 2019 benar benar berat. Hasil dari putusan MK itu akan membawa pengaruh besar dan mendasar dalam sisitem ketatanegaran Indonesia, khususnya lima tahun ke depan. Secara substantif putusannya harus mengacu dan sejauh mungkin mengakomodasikan tiga pilar dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sisi Hukum Acara

Dari sisi teknis, kinerja MK itu didasarkan pada seperangkat asas hukum dalam Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas hukum dimaksud lebih mengacu pada praktik yang harus ditaati yang akan membawa konsekuensi moralitas dan yuridis Konsekuensi moralitas bahwa secara moral kinerja MK menjadi terdegradasi nilainya manakala tidak taat asas. Sementara itu pada aspek yuridis akan menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan cacatnya sebuah putusan.

Di dalam kinerjanya, termasuk dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2019, yang merupakan kewenangan kionstitusional MK ini setidaknya ada 10 (sepuluh) asas sebagai patokan di dalam kinerjanya.

Kesepuluh asas itu, pertama, asas putusan final, bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

Kedua asas praduga rechtmatige, bahwa putusan MK merupakan putusan terakhir berkekuatan hukum tetap sejak ditetapkan dan tidak berlaku surut.

Ketiga asas pembuktian bebas. Bahwa Hakim MK bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian atas alat bukti berdasarkan atas keyakinannya.

Keempat, asas keaktifan hakim, bahwa hakim MK aktif dalam melakukan penelusuran dan eksplortasi untuk memperoleh kebenaran melalui alat bukti yang diajukan para pihak.

Kelima, asas erga omnes, bahwa putusan MK mengikat para pihak dan harus diaatati oleh siapapun.

BACA JUGA :  Adakah Calon Presiden Yang Mengapresiasi Masalah Hutan? Dialah Yang Harusnya Dipilih

Keenam, asas non interfentif atau asas independensi, bahwa dalam kinerjanya MK bebas dari campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

Ketujuh, asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.bahwa Hukum Acara mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sehingga peradilan berjalan relatif cepat dan berbiaya ringan.

Kedelapan, asas sidang terbuka untuk umum. Dalam kaitan ini bahwa untuk putusan MK sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Kesembilan, asas obyektivitas, bahwa hakim dan panitera wajib mengundurkan diri apabila memiliki hubungan kerabat atau kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan sengketa yang sedang ditangani.

Kesepuluh asas sosialisasi, bahwa putusan mk wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka.

Ultra Petita

Pada pemahaman sederhana, bahwa ultra petika merupakan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut. Jadi Ultra petita berhubungan dengan putusan hakim, dan tidak berhubungan dengan kinerja dalam Hukum Acara. Artinya hakim menjatuhkan putusan melebihi dari yang diminta.

Asas yang menjadi batasan sekaligus menjadi ciri khas dari ultra petita dalam penjatuhan putusan oleh Hakim berbeda berlakunya di dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dasar dari hal ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. HIR adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia ini melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (disebut dalam petitum).

Dipahami, bahwa dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Hakim dilarang memutuskan sesuatu di luar yang diminta oleh pihak berperkara.

BACA JUGA :  Jangan Abaikan Masalah Lingkungan Hidup

Sementara itu dalam hukum pidana hakim bebas menjatuhkan putusan di atas yang diminta oleh Jaksa. Mau diatas permintaan yang dituangkan dalam tuntutan atau di bawahnya sepenuhnya tergantung kepada Hakim. Jadi ultra petita jika dartikan memutuskan di luar yang diminta, diperbolehkan dalam hukum pidana, sebagai refleksi dari kebenaran materiil yang ingin direngkuh dalam kebenbaran hukum pidana.

Ultra Petita MK

Di dalam kinerja MK, ultra petita menurut hukum acara MK menjadi dasar dari kinerja MK dalam memutus sengketa. Beberapa kali MK dalam kinerjanya menguji secara materiil terhgdap UU memutuskan berdasarkan asas ultra petita ini. Misalnya ketika MK membatalkan kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim agung. Dalam putusan pada 23 Agustus 2006 dimaksud, MK menyatakan bahwa KY tak berwenang mengawasi hakim konstitusi, hal mana tidak diminta pemohon.

Pengujian terhadap UU tentang Pengairan juga demikian. Kendatipun yang diminta untuk dibatalkan hanya pasal tertentu, naamun MK memutuskan membatalkan keseluruhan pasal, dan memutuskan masalah pengairan ini kembai ke UU yang lama. Juga ketika pengujian terhadap UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketika itu pemohon meminta MK membatalkan tiga pasal. Tapi, dalam putusannya MK justru membatalkan seluruh UU tersebut.

Kita berharap ultra petita yang menjadi legitimasi atas putusan MK juga menjadi dasar dalam putusan MK tentang sengketa hasil pilpres 2019 ini. Putusan yang secara substantive benar benar merefleksikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini