telusur.co.id – Lembaga Akar Rumput Indonesia memberikan tiga rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo terkait agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di perdesaan

Ketua Akar Rumput Indonesia, M. Ridha Saleh menjelaskan, rekomendasi pertama ialah adanya restrukturisasi kewenangan yang mengurusi desa. Dimana, kewenang yang dipegang oleh Kemendagri terkait desa harus diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

“Supaya tidak ribet dan mempersulit pemerintah desa. Kami usulkan semua kewenangan dipegang oleh Kementerian desa,” kata Saleh dalam keterangan persnya, Jumat (12/7/19).

BACA JUGA :  Tak Lazim, Mendagri Pelajari Surat Pengunduran Diri Bupati Madina

Rekomendasi kedua, meminta Jokowi memperkuat lembaga yang fokus menyelesaikan konflik agraria. Hal ini demi mempercepat penyelesian konflik agraria. Ridha mencatat, selama ini pemerintahan Jokowi, baru menyelesaikan empat kasus konflik agraria, dari 666 kasus.

“Dengan memperkuat pelembagaan, maka akan mempercepat penyelesaian konflik agraria,” jelasnya.

Sedangkan rekomendasi ketiga, ialah pengembangan ekonomi rakyat pedesaan. Menurut dia, merubah pola pikir pemerintah desa sangat penting. Selama ini, pemerintah desa memahami bahwa pembangunan hanya dimaknai sebagai pembngunan infrastruktur.

Padahal, yang lebih penting adalah pembangunan manusia dan ekonomi rakyat itu sendiri. “Pembangunan desa, dengan adanya desentralalisasi ekonomi didesa itu sangat efisien dibandingkan desentralisasi lain. Selain itu, muncul semangat kekluargaan, gotong royong,” ujarnya.

BACA JUGA :  KPK Pastikan KTP-el Yang Tercecer Di Bogor Bukan Barbuk Kasus

“Esensi dari pembangunan adalah ekspansi kapabilitas manusia. Prespektif pembanguna perlu diluruskan,” tandasnya.[Asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini