Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (kanan), Anggota DPR Fraksi Nasdem Zulfan Lindan (kiri).pada Focus Group Discussion Fraksi Nasdem DPR dengan topik Urgensi Penggantian UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (10/7/2019). Bambang Tri P / telusur.co.id

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie , Anggota DPR Fraksi Nasdem Zulfan Lindan dan Tim Ahli Penyusun Revisi UU MK Komisi III DPR Afdhal Mahatta menjadi pembicara pada Focus Group Discussion Fraksi Nasdem DPR dengan topik Urgensi Penggantian UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (10/7/2019). Hasil FGD akan dimasukkan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU MK sebagai usulan Fraksi Partai NasDem DPR RI.
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, telah banyak berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan perubahan besar terhadap UU MK. Namun demikian, UU MK juga memiliki permasalahan berkenaan dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap dan komprehenshif sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Materi terkait hukum acara banyak terdapat dalam Peraturan MK yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU MK. Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

Like :
BACA JUGA :  Nasdem Bakal Perjuangkan Nasib Guru PTT

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini