Sebanyak 120 unit becak listrik diserahkan kepada warga Kota Depok dalam kegiatan serah terima becak listrik dan tablet pintar bantuan Presiden Republik Indonesia yang digelar di Aula Teratai Lantai 1 Balai Kota Depok, Senin (5/10/2026).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menilai bantuan tersebut memiliki nilai kemanusiaan yang besar, khususnya bagi para pengayuh becak yang sebagian besar telah berusia lanjut.
"Ini adalah sisi kemanusiaan yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dari tenaga manual, tenaga manusia, sekarang diganti dengan tenaga listrik," ucap dia seusai kegiatan.
Dia menyebut pemberian becak listrik tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para pengayuh becak yang masih menjalankan aktivitasnya di tengah masyarakat.
Pradi menuturkan, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan sebelumnya, masih cukup banyak pengayuh becak yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk kawasan pelosok di Kota Depok.
Namun, kata dia, bantuan tersebut tidak diberikan secara bebas. Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi calon penerima, salah satunya batas minimal usia.
"Minimal 55 tahun. Jadi ada juga yang minta, usianya masih 45, masih ada 41. Mohon maaf, ini memang ada ketentuan-ketentuannya," ungkap Pradi.
Selain faktor usia, politikus Gerindra itu menegaskan penerima bantuan harus merupakan pengayuh becak yang benar-benar masih aktif menjalankan profesinya.
Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data penerima dengan kondisi di lapangan. Salah satunya melalui dokumentasi calon penerima bersama becak yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
"Pengayuh becak yang sebenarnya, yang riil," tutur Pradi.
Pradi juga menegaskan bantuan becak listrik tersebut tidak ditujukan untuk diperjualbelikan.
Karena itu, sambung dia, data penerima akan terus dievaluasi untuk memastikan kendaraan bantuan tetap digunakan oleh penerima yang berhak.
"Data tetap nanti kami evaluasi setiap saat, bahwa becak itu masih memang dipegang oleh pengayuh yang berhak," ungkap Pradi.
Dia menyebut, mekanisme pengawasan menjadi penting agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Sementara terkait tarif penumpang, Pradi mengatakan hingga saat ini belum terdapat ketentuan khusus mengenai tarif becak listrik berdasarkan jarak tempuh atau per kilometer.
"Belum ada," sebut dia ketika ditanya mengenai tarif per kilometer.
Dengan demikian, besaran tarif masih berdasarkan kesepakatan antara penumpang dan pengayuh becak.
Lebih jauh, Pradi berharap program tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kebijakan yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Kegiatan serah terima bantuan turut dihadiri Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Letjen TNI (Purn) Teguh Arief Indratmoko, Wali Kota Depok Supian Suri, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna, Ketua Komisi B DPRD Depok Hamzah, Anggota Komisi C DPRD Depok Qori Hatmalina, Anggota Komisi B DPRD Depok Irfan Rifai, serta Ketua Fraksi Gerindra Edi Masturo.
Laporan: Malik Sihite
