Akses masyarakat terhadap program pemerintah menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, saat melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Senin, 7 September 2026.
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut, M. Rizky menyerap berbagai masukan masyarakat, salah satunya terkait masih dibutuhkannya peningkatan akses dan informasi mengenai program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut M. Rizky, keberadaan berbagai program pemerintah perlu diikuti dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Dengan demikian, warga dapat mengetahui program yang tersedia sekaligus memahami mekanisme untuk mengaksesnya sesuai kebutuhan.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat mengetahui program-program yang dapat mereka manfaatkan. Informasi dan akses menjadi bagian penting agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar M. Rizky.
Ia menilai pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam membantu mendata kebutuhan sekaligus menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Pendataan tersebut juga dapat menjadi dasar dalam mengusulkan program pembangunan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi warga.
Karena itu, M. Rizky mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Desa Situ Ilir, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sinergi antarlembaga dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat dan mudah diakses.
Selain persoalan akses program, dalam pertemuan tersebut masyarakat juga menyampaikan kebutuhan penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
M. Rizky mengatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan representasi DPRD Jawa Barat, sekaligus bahan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
“Pengawasan bukan hanya melihat bagaimana program berjalan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi masukan penting untuk kita tindak lanjuti sesuai kewenangan,” katanya.
M. Rizky berharap komunikasi langsung dengan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kebutuhan di tingkat desa dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah. Menurutnya, pembangunan yang efektif membutuhkan keterhubungan antara kebijakan pemerintah dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. (VC)
