telusur.co.id - Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, dalam satu dekade pemerintah Presiden Joko Widodo, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), setidaknya dari tahun 2015 sampai 30 September 2024 (triwulan III-2024), sebesar Rp1.793 triliun kepada 48 juta debitur UMKM (SIKP, 2024).  Sedangkan realisasi pembayaran Subsidi Bunga KUR sebesar Rp163  trilun.

"KUR menawarkan suku bunga yang rendah dan syarat yang lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam keterangannya, Rabu (9/10/24).

Yulius juga menjelaskan, beberapa hasil monitoring dan evaluasi hasil KUR pada 2023 yaitu, sebesar 93 persen debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6 persen digunakan untuk investasi, dan 1 persen digunakan untuk keperluan lainnya.

"Dari sebanyak 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16 persen atau sebanyak 144 orang, dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta,” ucapnya.

Yulius menjelaskan, Kemenkop juga terus mendorong pertumbuhan bisnis UMKM, yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dukungan pun diberikan mulai dari kemudahan akses permodalan, pemasaran, legalitas hingga pemanfaatan teknologi.

“Walaupun skala usahanya kecil, tetapi kontribusinya cukup besar bagi perekonomian. Usaha mikro juga melakukan penyerapan tenaga kerja, dan ekonomi digital yang cukup besar,” ucapnya.

Yulius menegaskan, transformasi usaha mikro menjadi penting karena secara jumlah, usaha mikro mencapai 99 persen menempati porsi terbesar dalam struktur pelaku usaha nasional dan telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun, memang mereka masih menghadapi hambatan dalam pengembangan usahanya. Mulai dari akses permodalan, aspek pemasaran, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, bahan baku, pemenuhan legalitas dan sertifikasi usaha, serta kapabilitas SDM dalam pengelolaan bisnisnya. 

"Kondisi ini berimbas pada belum optimalnya kemampuan beradaptasi dan daya saingnya dalam dinamika lingkungan bisnis dan perubahan teknologi yang cepat,” kata Yulius.

Untuk itu, KemenKopUKM, selama 10 tahun terakhir juga telah melaksanakan berbagai program atau kegiatan strategis untuk mengakselerasi transformasi usaha mikro agar naik kelas.

Yulius merinci sejumlah program yang telah dilakukan di antaranya dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bagi UMKM, dengan menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Banpres Produktif Usaha Mikro telah tersalurkan kepada 24,8 juta usaha mikro dengan nilai total bantuan sebesar Rp44,16 triliun.

BPUM merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan agar pelaku usaha mikro tetap dapat bertahan di tengah pandemi, sehingga mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 pada kurun 2020-2021.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, program BPUM telah terbukti sangat membantu 24,8 juta usaha mikro di seluruh Indonesia untuk dapat tetap melanjutkan usahanya,” ucapnya.

Tercatat, penyaluran BPUM di tahun 2020 mencapai 12 juta pelaku UMi (Usaha Mikro), dengan nilai bantuan Rp28,8 triliun. Di tahun 2021 sebanyak 12,8 juta pelaku UMi, dengan nilai bantuan Rp15,3 triliun.

Terkait legalitas usaha mikro, tercatat Surat Izin Usaha 71,8 persen masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), sekitar 27,3 persen memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9 persen memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, capaian KUR triwulan I-2024, terjadi peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi.

“Tercatat, capaian debitur baru sebesar 90,74 persen. Debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76 persen, dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55 persen,” katanya.

Dari sisi formalisasi legalitas usaha, berdasarkan data OSS BKPM September 2024, sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).  

“Di tahun 2021 hingga 2024, telah difasilifasi Pendampingan NIB dan Sertifikasi Produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro,” ujarnya.

Lalu Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM), sampai 2024, telah dibangun 107 PLUT KUMKM di 26 provinsi, 81 kabupaten/kota. 

Capaian tersebut, terdiri dari PLUT Eksisting sebanyak 74 unit, DAK Fisik 2022 sebanyak 13 unit, DAK Fisik 2023 sebanyak 13 unit, dan DAK Fisik 2024 sebanyak 7 unit (dalam proses pembangunan).

Yulius menuturkan, dalam mendukung optimalisasi salah satu layanan PLUT-KUMKM, di tahun 2023- 2024 telah disediakan layanan pengembangan kemasan di 31 lokasi (5 provinsi, 26 kabupaten/kota) yang dikelola oleh PLUT-KUMKM/koperasi. 

“Tahun 2023 tersebar di 13 lokasi, dan tahun 2024 tersebar di 18 lokasi, ada yang dalam proses pengadaan dan pecah DIPA tahap 2 untuk 8 lokasi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Bidang KUMKM, realisasi yang telah dilaksanakan oleh KemenKopUKM menyasar 9.360 Usaha Mikro yang dilaksanakan dengan pendekatan langsung, menyasar masyarakat miskin ekstrem maupun tidak langsung menyasar masyarakat miskin ekstrem.

“Sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, KemenKopUKM fokus pada strategi Peningkatan Pendapatan masyarakat yaitu untuk melakukan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan Usaha Mikro,” sebutnya.

Yulius menegaskan, atas berbagai program tersebut, KemenKopUKM juga mencatat manfaat program peningkatan kapasitas SDM usaha mikro melalui pelatihan dan pendampingan di tahun 2023. Yakni, terjadi pertumbuhan omzet bisnis sebesar 36 persen dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sebesar 23 persen setelah mengikuti program pendampingan.

KemenKopUKM juga mencatat, sebanyak 133 pelaku usaha mikro terhubung dengan 114 mitra dan stakeholder termasuk perusahaan besar dan organisasi seperti Krishna (retail), Hamzah Batik (produk batik), Yomart (e-commerce), Evermos (platform reseller), dan lainnya. 

Kemudian, pelaku usaha mikro berhasil terhubung dan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian, PT Bank CIMB Niaga, dan DBS.[Fhr]