telusur.co.id - Kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang (AP) Hasanuddin terhadap warga Persyarikatan Muhammadiyah karena berbeda merayakan Idul Fitri, harus untuk segera diselesaikan secara hukum.

Permintaan itu disampaikan oleh Aktivis Muhammadiyah yang juga anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, Jumat (28/4/23). "Proses hukum segera untuk memastikan benar atau salahnya kejadian ini," desak Najib.

Menurut Najib, proses penegakan hukum jauh lebih relevan dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Saya rasa biar tidak bias lebih baik gunakan proses hukum. Itu sebabnya proses hukum yang harus menentukan," tegas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Tujuan proses hukum ini dilakukan agar kasus yang menyeret AP Hasanuddin itu tidak berlarut-larut. Terlebih, sudah banyak warga Persyarikatan Muhammadiyah yang menyuarakan kegundahan terhadap ancaman AP Hasanuddin ini.

"Hari ini, hampir seluruh warga muhamadiyah menyuarakan kegundahan terhadap oknum BRIN tersebut," tukasnya.

Diketahui peneliti BRIN, AP Hasanuddin, seketika menjadi sorotan publik. Ancaman lewat media sosial Facebook terhadap warga Muhammadiyah hanya karena perbedaan pendapat soal penetapan Idulfitri 1444 Hijriah.

Ancaman tersebut berawal dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin.

Sang profesor menyinggung perbedaan penetapan Idulfitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Thomas menyebut perbedaan karena sikap Muhammadiyah yang ego sektoral. Andi dalam kolom komentar menanggapi dengan emosional.

"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis AP Hasanuddin.[Fhr]