Oleh: Muslim Arbi

Rencananya, sesuai agenda, Partai Golkar akan lakukan Munas pada 4-6 Desember mendatang.

AIRLANGGA HARTARTO yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekarang menjabat sebagai Menko Perekonomian. Padahal ketua-ketua partai sebelum nya seperti Wiranto, Ketua Partai Hanura dan juga Sutiyoso Ketua PKPI mundur dari ketua Umum saat menjabat di pemerintahan. Wiranto Menkopolhukam dan Sutiyoso sebagai kepala BIN.

Juga sejumlah kader PDIP saat duduk di pemerintahan seperti, Puan Maharaani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung, mereka melepaskan jabatan politik nya di partai. Jadi, jika Jokowi mempertahankan kan Airlangga sebagai Ketum Partai yang masih duduk di Kabinet, dianggap tidak konsisten dan mendua dalam penataan kepemerintahan dan ketauladan dalam tata kelola birokrasi.

Dalam situasi perekonomian nasional yang mengalami stagnansi karena selama periode 2014-2019, Jokowi tidak mencapai angka pertumbuhan 7 % seperti yang di janjikan pada pilpres 2014 dan hanya bertahan di angka 5% sungguh situasu ekonomi yang berat. Bahkan sudah mendekati lampu kuning. Dan, Menko Perekonimian yang membawahi 12 kementrian teknis dan sejumlah instansi di bawah nya bukan pekerjaan yang mudah untuk membagi waktu, pikiran dan tenaga.

Jika memimpin Menko Perekonomian sambil menjadi ketua umum partai politik rasa nya tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan, dan otomatis target dalam bidang perekonomian tak tercapai jika mendayung di dua perahu sekaligus.

Track record Airlangga dalam memimpin Kementerian Perindustrian dan memimpin Golkar pada kabinet Pertama Jokowi sudah membuktikan itu. Bahkan ketika Airlangga di dapuk sebagai Menko Perekonomian, ada aktifis yang terheran heran. Dibilang nya, jangan-jangan Airlangga jadi menko karena bela Mobil Esemka, sambil tertawa sang aktifis itu seruput kopi sambil melemparkan puntung rokok nya.

Apalagi sekarang ini ancaman resesi dunia sudah mulai merambah Hong Kong dan Sejumlah Negara di Eropa. Hal yang sama pasti akan di alami di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Di sini posisi Menko Perekonomian tidak bisa bekerja sambil lalu.

Tekanan ekonomi yang di alami masyarakat pada rezim ini sungguh sangat terasa. Ekonomi stagnan di 5 %, Sektor riil tidak bergerak, sejumlah pengusaha alami kebangkrutan, pabrik tekstil tutup karena serbuan Tekstil Cina dan berbagai produk lain nya, petokoan dan kios-kios di pasar sepi dan tutup, ini akibatkan tekanan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Neraca perdagangan yang minus dan defisit APBN Rp 267 T per Oktober akan menjadi ancaman nyata bagi kondisi keuangan negara dan perekonimian nasional sangat mengkhawatirkan. Investor hengkang dari pasar bursa dan kabinet yang unfriendly market menjadi ancaman nyata negeri ini.

Belum lagi rencana kenaikkan iuran BPJS, dan lain lain nya, akan menyebabkan Rakyat menengah bawah hidup di antra keputus asaan. Bisa menjadi ledakkkan sosial.

Evo Morales, Presiden Bolivia tersingkir ketika tidak mampu benahi ekonomi negeri nya bisa terulang di sini. Pencitraan Morales tidak cukup sebagai Presiden untuk tetap bertahan pada periode berikut nya. Morales akhir lari meninggalkan negeri nya.

Juga hutang negara yang sekarang sdh mencapai Rp 6000 T dan membayar cicilan nya  mencapai Rp 630 T per tahun. Artinya 1/3 APBN untuk bayar hutang. Akibat nya pemerintah harus menaikkan harga2 sejumlah kebutuhan. Dan ini sangat membebani rakyat.

Nah, atas semua hal itu, apakah Jokowi masih mau pertahankan posisi Airlangga sebagai Menko Perekonomian sekaligus sebagai Ketum Partai? Atau jangan-jangan pertahankan Airlangga ini ada kepentingan politis untuk 2024? Bagaimana mau maju bangsa ini sesuai moto Kabinet maju kalau tidak konsisten dalam tata kelola kabinet?

Dalam Pembangunan Infrastruktur genjar, tapi tol-tol di beberapa ruas sepi, kereta Skytrain sepi, bandara kertajati, sepi MRT sepi, sedangkan  operational nya defisit. Akibatkan hutang numpuk dan lama-lama negara tersandera hutang. Dan kita didikte negara-negara pendorong. Ini berbahaya. Ini diantara persoalan yang mesti di pikul oleh kemenko dan tentunya oleh Kabinet nya Jokowi-Maruf Amien

Akhirnya, terpulang kepada Ketua Umum sekaligus Menko Perekonomian yang akan meniru Sang Ayah, Ir Hartarto sebagai Menteri di Kabinet Presiden Soeharto dan cukup sebagai Wakil Ketua Pembina Golkar atau tetap maju sebagai Calon Ketua Umum dan tetap bertahan sebagai Menko Perekonomian? 

Wallahu'alam.[***]

*) Pengamat Sosial Politik