telusur.co.id - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp273 miliar untuk tahun 2025 dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. 

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pagu awal anggaran yang telah ditetapkan untuk kementeriannya sebesar Rp230 miliar. Akan tetapi, kata AHY, setelah pihaknya melakukan evaluasi kebutuhan, anggaran tersebut tak cukup untuk menunjang kebutuhan dan program kerja. 

Sebab itu, kementeriannya sepakat untuk mengajukan permohonan tambahan anggaran ke DPR sebesar Rp273 miliar, sehingga total anggaran yang diperlukan untuk Kemenko Infra sebesar Rp503 miliar.

“Tambahan anggaran yang kami ajukan sebesar Rp273 miliar. Jadi dari pagu awal Rp230 miliar, jika disetujui, totalnya akan menjadi Rp503 miliar,” ujar AHY kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/24).

AHY menjelaskan, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk melakukan penguatan manajemen dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, tambahan anggaran tersebut apabila disetujui nantinya akan digunakan untuk membangun command center dan dashboard guna memperkuat koordinasi serta pengawasan. 

"Selain itu, alokasi belanja pegawai sangat penting mengingat kami memiliki empat kedeputian dengan tugas-tugas yang intensif," sambung AHY.

Menurutnya, pengajuan tambahan angggaran tersebut bukan sekadar angka-angka semata, tetapi komitmen Kemenko Infra dalam mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Tambahan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk komitmen kami untuk mendukung visi besar pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia," demikian AHY. [Fhr]