telusur.co.id -Pemilihan kepala daerah presiden dan legislatif disinyalir akan menjadi kancah politik uang di tengah masyarakat. hal itu sudah menjadi rahasia umum sebagai bentuk mencari simpati masyarakat terhadap sang calon, terutama di pemilihan legislatif dan kepala daerah.
Bupati Banyuasin Askolaini Jasi menyebut, dirinya tidak membenarkan politik uang di tengah masyarakat karena tidak mendidik, namun dirinya tidak membantah kalau selama ini ia melihat politik uang terjadi meski berkurang di wilayahnya. Di samping maayarakat sudah lebih cerdas, mesin politik partai bekerja guna sosialisasi program kerja.
"Mengenai money politik sebenarnya diharamkan tapi tidak bisa kita pungkiri terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena kandidat partai politik termasuk pemilihan terbuka jadi peranan kandidat caleg individual imasih sangat berpengaruh terhadap pemilihan," ujar Askolaini di dalam podcast yang di gelar di youtube Borobudur Hukum Channel dengan tema Mengapa Money Politik di Indonesia Tidak Bisa Dihindari.
Selain itu, money politik terjadi di masyarakat karena dari awal itu sudah dibiasakan menerima seperti itu. Ia melihat dinamika perkembangan politik di daerah nemang agak beda dengan perkembangan politik di tingkat nasional.
"Di daerah lebih mengarah ke adem ayem tidak begitu kelihatan seperti perkembangan pemilu di tingkat nasional. Tapi ini juga tetap mempengaruhi kondisi pemerintahan dan juga kondisi masyarakat kita, karena pemilu ini lengkap DPR kabupaten provinsi DPR pusat DPD juga presiden dan wakil presiden," papar Askolaini yang juga mahasiswa program doktor hukum di Universitas Borobudur.
Di Kabupaten Banyuasin ia selalu memberikan penjelasan, sebagai kepala daerah tentunya punya tanggung jawab wilayah terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Tentunya selalu mensosialisasikan bahwa ini pesta demokrasi harus senang enjoy.
"Saya kira di Banyuasin qalaupun ada money politik tidak melebihi angka 30%, demokrasinya masih bisa berjalan dengan baik para caleg para partai politik masih bekerja politik istilah yang bekerja politik itu mempengaruhi masyarakat dengan program-program kerja program dengan pendekatan-pendekatan tertentu," jelasnya.
Sementara itu, menyinggung alasannya mengambil program doktor hukum, katanya sebagai bentuk guna memperdalam keilmuannya di bidang hukum yang kelak dapat dimplementasikannya. Tak hanya itu, ia memilih Universitas Borobudur karena dianggap terbaik mengayomi mahasiswanya.
"Bahkan kalau tidak hadir dihubungi pihak kampus. Saya belum menemikan hal yang seperti ini. Intinya mengayomi dan membimbing serta membina mahasiswanya dengan baik," tutupnya. (Fie)
