telusur.co.id - Upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM perlu dilakukan secara terus menerus. Mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara begitu besar, dimana menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) UMKM telah memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen dan menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen.

Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin Ak mengatakan, sebagai sektor yang telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap PDB nasional, sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM.

"Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah dengan merencanakan Holding BUMN UMKM," kata Amin dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (4/12/20).

Amin Ak menyampaikan, dengan adanya rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.

"Oleh karenanya Pemerintah harus mempersiapkan secara matang rencana Holding BUMN sektor UMKM, dengan menyusun terlebih dahulu peta jalan yang jelas Holding BUMN tersebut. Dengan begitu pelaksanaan Holding BUMN sektor UMKM dapat terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM pun dapat terlaksana dengan baik" tambah Amin Ak.

Amin menjelaskan, pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting, namun yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai mengurangi performa perusahaan. BRI misalnya, selama ini tidak hanya melayani bentuk program pembiayaan UMKM, KUR dan Kredit Tanpa Agunan serta program kerakyatan lainnya, tapi BRI juga menggarap sektor korporasi.

"Yang realistis memang, BRI menjadi induk holdingnya. Namun ini juga perlu sinergi kuat agar performa Pegadaian dan PNM tidak menurun. Selama ini PNM memiliki performa yang sangat baik, Non Performing Loan (NPL) yang dimiliki PNM pada bulan Mei 2020 sebesar 1,62 persen," terang Amin Ak.

"Bila dibentuk holding, perlu dilakukan konsolidasi terkait penataan struktur pinjaman, skema pengembalian, kriteria UMKM sasaran, dan lain-lain. Kalau ini tidak terkonsolidasi, dikhawatirkan membuat NPL  yang ada pada PNM bisa melonjak," jelas Amin Ak.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementrian BUMN berencana membuat Holding BUMN sektor UMKM dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Amin Ak menjelaskan, adanya Holding BUMN sektor UMKM antara BRI, PNM, dan Pegadaian diharapkan dapat mendukung proses pengembangan UMKM secara maksimal, karena ketiga perusahaan BUMN tersebut bisa saling mengisi dan menguatkan berdasarkan lini bisnis utama di masing-masing perusahaan BUMN.

"Ketiga BUMN tersebut diharapkan bisa berjalan beriringan menyalurkan bantuan Pemerintah untuk UMKM. Mengingat saat ini dari sebanyak 64 juta UMKM, baru delapan juta atau 13 persen saja yang terintegrasi dengan teknologi digital. Sehingga diharapkan adanya Holding BUMN sektor UMKM dapat menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan baik karena alasan belum bankable, ataupun karena belum terintegrasi dengan teknologi digital," ujar Amin.

Amin menambahkan, baik Pegadaian, BRI dan PNM adalah BUMN yang sehat. PNM sangat kuat dalam menyalurkan kredit hingga ultra mikro, BRI mampu menjangkau hingga ke pelosok desa, dan Pegadaian punya skema serta sistem pengelolaan keuangan yang sudah teruji. Ini kolaborasi yang menarik untuk mengembangkan UMKM sekaligus melahirkan UMKM-UMKM baru.

Dengan adanya holding BUMN sektor UMKM, kata Amin, terbuka peluang bagi UMKM kita untuk mengakses anggaran dan jaringan dengan lebih mudah dan cepat. Holding BRI, PNM, dan Pegadaian diharapkan bisa menjangkau UMKM yang selama ini belum dapat dijangkau ketiga perusahaan tersebut.

"Jadi bisa saling menutupi. Namun pertaruhannya adalah sinergitas antara BUMN-BUMN tersebut. Di satu sisi ada dampak positif yang dihasilkan bila BUMN-BUMN tersebut terkonsolidasi, namun di sisi lain holding ini dapat mempertaruhkan sesuatu yang sudah baik yang sudah kita miliki," terang Amin.

Lebih jauh Amin menyampaikan, tujuan utama holding bukan sekedar memperbaiki perusahaan yang tidak sehat, tapi lebih kepada efisiensi dan efektivitas bisnis. Karena terkait efisiensi, Amin mengingatkan agar holding ini harus tetap melindungi pekerja dari ancaman PHK. Ini harus jadi komitmen bagi 3 BUMN yang akan bersinergi tersebut untuk tidak melakukan PHK.

"Selain itu, holding BUMN sektor UMKM ini juga diharapkan dapat menggenjot kinerja ekspor produk UMKM di Indonesia. Saat ini, data Kemenkop UMKM menyebutkan, UMKM yang berorientasi ekspor baru 14,5 persen dari produk UMKM. Padahal di Thailand sudah 35 persen ekspor UMKM, Jepang 55 persen, Korea 60 persen, China 70 persen," pungkas Amin Ak. [Tp]