telusur.co.id, Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana meminta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk hadir membantu para pelaku UMKM dari masyarakat adat Suku Baduy di Provinsi Banten.
Menurut Ananta, usaha pelaku UMKM masyarakat adat Baduy memang cukup baik. Sebab, produk-produk yang dihasilkan mereka sangat berkualitas dan ramah lingkungan. Kendati demikian, kata Ananta, masyarakat adat baduy masih kerap mengalami berbagai kendala.
"Tolong hadir di masyarakat-masyarakat yang termarjinalkan seperti masyarakat adat Baduy pak. Bantu mereka untuk bisa terus berkembang. Poduk masyarakat suku Baduy itu kualitasnya kelas satu pak, karena bahan-bahannya organik dari alam semua," kata Ananta saat Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Lebih lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Banten itu menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil kunjungan ke wilayah adat Suku Baduy terdapat kurang lebih 1000 pelaku UMKM.
Dengan produksi kerajinan seperti kain tenun, tas jarog dan koja, parang, tenun, madu, dan aksesoris lain seperti gelang.
Semua kerajinan tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan sandang ataupun dijual sebagai cendera mata kepada wisatawan yang berkunjung.
Dalam kesempatan ini, Ananta meminta KemenkopUKM hadir membantu masyarakat adat Suku Baduy dalam mengembangkan usahanya dengan tidak menerapkan aturan-aturan yang menjadi persyaratan tertentu.
Lantaran untuk melakukan kegiatan usaha sendiri, Suku Baduy tetap berpegang pada norma-norma adat atau kearifan lokal. Seperti bahan produksi yang mengandalkan dari sekitar wilayah adat, dan masih berlaku pembatasan penggunaan teknologi.
“Itu artinya apa. Pola penanganan UMKM Suku Baduy harus bersifat khusus juga. Sehingga ada hal-hal bersifat prosedur normatif yang tidak bisa diterapkan di sana,” kata Ananta
"Masyarakat Baduy bukan anti bantuan. Tapi memang mereka punya sikap berdikari dan memegang tradisi," sambung Ananta.
Dengan bekal pengalaman mengadvokasi masyarakat yang dimiliki oleh Menteri Teten, Ananta yakin, KemenkopUKM akan bisa mengatasi kendala-kendala normatif tersebut.
"KemenkopUKM pasti bisa mengatasinya. Karena, saya yakin Pak Teten yang jago advokasi masyarakat ini pasti tidak terkendala," kata dia.
"Seperti harus ada bukti ini, itu yang menjebak hal yang bersifat administrarif prosedural. Mereka kan masyarakat adat, pasti terbiasa dengan apa adanya dan kejujuran yang dijunjung tinggi dan gak mau ribet dengan prosedur formalitas,” kata Ananta.
Ditegaskan Ananta, perhatian pemerintah kepada kehidupan usaha masyarakat adat Suku Baduy perlu terus dilakukan. Suku baduy telah menjalankan hidup berdikari berlandasan norma-norma adat yang mereka pegang teguh. Dengan kearifan lokal itu pula masyarakat suku Baduy mampu bertahan hidup hingga saat ini tanpa ketergantungan moderenisasi seperti teknologi.
“Dan saya pikir sahamnya masyarakat Baduy terhadap Republik ini sangat besar,” tandasnya.
