Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja meminta adanya ketegasan dan kejelasan aturan terkait kebijakan dan sistem yang digunakan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Kemkomdigi) guna memblokir situs-situs judi online.
Hal ini sangat penting, karena efektivitas dan ketepatan sistem ini demi menjaga integritas Kemkomdigi dalam melindungi keamanan digital di Indonesia.
"Sangat penting berupa transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemblokiran itu. Pasalnya, pemblokiran situs judi online adalah isu serius yang harus dikelola secara profesional dan transparan," kata Abraham Sridjaja saat rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid di Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Lebih jauh Politisi muda Partai Golkar itu menjelaskan bahwa publik perlu memahami terkait proses pemblokiran tersebut dijalankan. "Apakah kebijakan ini diterapkan secara konsisten, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Saya meminta penjelasan lebih rinci tentang sistematika pemblokiran yang diterapkan,” tegas Abraham lagi.
Legislator dari Dapil Jakarta II itu menyatakan bahwa bila sistem ini tidak berjalan efektif dan akurat, maka kepercayaan publik terhadap Kemkomdigi bisa anjlok. "Integritas Kemkomdigi sebagai kementerian yang mengelola informasi digital sangatlah penting. Jika sistem ini tidak mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, maka diperlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” lanjutnya.
Dia mengajak masyarakat untuk aktif memantau kebijakan ini dan memastikan bahwa Kemkomdigi bekerja dengan transparan. "Perhatian publik dapat mendorong perbaikan sistem pemblokiran guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga negara," imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, sambung Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyebut bahwa Kemkomdigi diduga sempat salah memblokir situs yang diduga bukan situs judi. Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran terkait ketepatan dan keakuratan sistem pemblokiran yang digunakan.
Selain itu, terdapat laporan bahwa sejumlah situs judi online masih bisa diakses meski sudah diblokir, sehingga semakin menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas kebijakan ini.
