Anggota Komisi VIII: RUU TPKS Masih Perlu Disempurnakan - Telusur

Anggota Komisi VIII: RUU TPKS Masih Perlu Disempurnakan

Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis. (Foto: telusur.co.id/Fahri).

telusur.co.id - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih terus berjalan. Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis mengatakan masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam RUU ini.

Menurut John, ada banyak yang perlu diperbaiki dalam RUU tersebut. Sebab, RUU ini juga harus bisa melindungi semua, dan masih banyak poin yang belum teradopsi secara baik.

"Seperti pencegahan dari tindak pidana belum teradopsi secara baik dan perlu ada pencegahan untuk tindak pidana secara terukur," kata John kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/21).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu menyebut bila sikap fraksinya sangat jelas bahwa secara umum RUU TPKS ini sangat dibutuhkan.

Meski begitu, RUU ini harus bisa mengakomodir semua golongan masyarakat sehingga perlu dipersiapkan secara matang dan tidak harus terburu-buru supaya tidak melahirkan polemik di kemudian hari.

"Dari sikap fraksi tentu kami dukung penuh. Tapi tentu ini harus melindungi semua supaya melahirkan UU berkualitas, jangan sampai setelah disahkan ini muncul polemik," ungkapnya.

John menuturkan dari draft RUU yang disampaikan masih banyak perlindungan yang ada pada masyarakat, tapi belum diadopsi ke dalam RUU tersebut.

"Seperti misalnya bagaimana tindak pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana kekerasan seksual, bagaimana UU itu memproteksi masyarakat supaya tidak terjadi kekerasan seksual itu jangan kita bicara sudah atau setelah terjadi," tuturnya.

John menyatakan bahwa perlu diketahui pula suara masyarakat itu seperti apa dan perlu juga berfokus bagaimana RUU ini tidak tumpang tindih dengan regulasi lain.

Pencegahan tersebut juga harus bersifat spesifik terhadap masyarakat sesuai dengan kategori yang diperlukan supaya jelas bentuk perlindunganya.

"Banyak sekali tindak pidana ini terjadi pada masyarakat yang memiliki power syndrome, kelemahan mental dan itu harus jelas bagaimana perlindunganya," tandasnya. [Tp]


Tinggalkan Komentar