telusur.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyambut baik libur Nataru dan berharap bisa memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. 

“Sebagaimana libur hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri, libur yang cukup panjang juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur, pulang kampung, atau berbelanja. Kita berharap hal ini memiliki multiplier effect bagi perekonomian nasional. Kalau kita hitung secara sederhana, perputaran uang selama Nataru, Kemenhub memprediksi jumlah pemudik Nataru sekitar 110,67 juta orang atau sekitar 27,66 juta keluarga,” katanya di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Anis menyebut jika rata-rata setiap rumah tangga menghabiskan Rp3 juta saja, maka uang yang beredar sekitar Rp82,98 triliun. Angka tersebut bisa jauh lebih besar jika uang yang dibawa berkisar Rp3-5 juta. 

“Hal ini terkonfirmasi dari Bank Indonesia yang telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun selama liburan Nataru 2024/2025 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penarikan dan penukaran uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang rupiah,” ujarnya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memprediksi perputaran uang dari perhitungan tersebut berkisar antara Rp90-100 triliun. 

“Walaupun libur Nataru 2024 ini cukup panjang, kondisi ekonomi masih belum pulih sepenuhnya. Daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan,” ungkapnya.

“Kita bisa melihat indikator deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat kelas menengah akibat semakin beratnya beban hidup membuat mereka membatasi konsumsi dan pengeluaran untuk liburan,” sambungnya.

Anis menilai, jika liburan Nataru 2024 bisa menghasilkan perputaran uang sekitar Rp100 triliun, hal itu sudah sangat baik. Multiplier effect yang ditimbulkan juga akan sangat signifikan, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor transportasi, industri makanan dan minuman, pariwisata, dan sektor lainnya.

Politisi Perempuan PKS ini berharap liburan Nataru 2024 dapat mendongkrak industri pariwisata nasional, terutama dalam mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebesar 14,3 juta kunjungan di tahun 2024. 

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2024 mencapai 11,57 juta kunjungan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 20,45% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kita masih defisit sekitar 2,73 juta wisman untuk mencapai target kunjungan selama libur Nataru,” terangnya.

“Angka tersebut tentunya tidak mudah dicapai hingga Desember 2024, apalagi liburan Nataru 2024 ini diprediksi akan didominasi oleh wisatawan lokal. Tentunya kita berharap pemerintah dapat mempersiapkan dengan baik potensi kedatangan wisman selama libur Nataru 2024,” ujarnya.

Namun, di sisi lain, Anis optimis bahwa liburan panjang tahun ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2024 dan kuartal I-2025.

“Tetapi pertanyaannya, seberapa besar pengaruh libur Nataru 2024 dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 dan kuartal I 2025? Faktor perputaran uang selama liburan sangat strategis dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan beberapa sektor ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti industri pengolahan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata,” ujar Anis.

“Saya menilai kontribusi libur Nataru 2024/2025 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 di atas 5%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 bisa bertahan di angka 5%, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 hanya mencapai 4,95%. Begitu pula, kuartal I-2025 diprediksi dapat mencapai angka 5%,” paparnya.

Sementara itu, terkait proyeksi perekonomian 2025, anggota Fraksi PKS ini optimis meskipun situasi dan kondisi tahun depan tidak mudah. Pemerintah masih memasuki masa transisi dari pemerintahan sebelumnya. APBN 2025, walaupun dijalankan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo dan diawasi oleh DPR periode 2024-2029, disusun dan disahkan oleh DPR serta pemerintahan sebelumnya. Pemerintah perlu menyesuaikan program yang sudah disusun sebelumnya dengan program baru. 

“Semoga proses transisi ini bisa segera tuntas sehingga pemerintah baru dapat bekerja secara optimal pada tahun 2025. Program 100 hari (Quick Win) yang sudah disusun dalam APBN 2025 perlu dioptimalkan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat bawah dan kelas menengah yang semakin tergerus,” harapnya.

Dia mengingatkan bahwa UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. 

“Jadi, ini harus menjadi target kita bersama. Semua sektor harus menunjukkan extra effortuntuk mencapai target 5,2%,” katanya.

“Kita masih punya pekerjaan rumah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kalau hanya sekadar 5%, insyaallah bisa tercapai karena konsumsi kita sangat besar. Tetapi, angka ICOR kita masih tinggi, sekitar 6,5. Pemerintah perlu menurunkan angka ini ke kisaran 4-5, sehingga target di atas 5% bisa tercapai,” tutup Anis. [Tp]