telusur.co.id -Jakarta - Mendukung hilirisasi komoditas strategis untuk pertumbuhan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah mitra yang terdiri dari Standard Chartered, Conservation International, dan Konservasi Indonesia secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pelaksanaan Indonesia Seaweed Initiative, sebuah inisiatif lintas sektor sebagai country-led initiative Indonesia.
Inisiatif ini merupakan awal kerja sama strategis sektor privat, institusi keuangan, NGO, dan asosiasi bisnis untuk menjawab kesenjangan antara potensi besar industri rumput laut Indonesia dan kondisi aktual di lapangan yang masih memerlukan penguatan ekosistem, integrasi, dan peningkatan nilai tambah.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani mengatakan dengan hanya 0,8% lahan rumput laut potensial yang dimanfaatkan dan sebagian besar produk diekspor dalam bentuk bahan mentah, dibutuhkan terobosan dalam membangun ecosystem enabler yang mengintegrasikan riset, pembiayaan, infrastruktur, dan inovasi industri.
“Hilirisasi rumput laut membutuhkan lebih dari sekadar industrialisasi produk yang krusial adalah membangun ecosystem enabler yang mengintegrasikan riset terapan, infrastruktur logistik, pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi bagi petani,” katanya di Jakarta. Sabtu, (10/10/2025) malam.
“APINDO mendorong terbentuknya roadmap bersama lintas sektor yang menempatkan rumput laut sebagai komoditas strategis, tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, tetapi juga untuk memperkuat rantai pasok domestik, mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri, dan membuka akses pasar global dengan standar keberlanjutan,” sambungnya.
Indonesia Seaweed Initiative bertujuan membangun ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir, yang melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, pelaku konservasi, dan asosiasi usaha. Inisiatif ini menggabungkan kepemimpinan dan koordinasi dari APINDO, keahlian ilmiah dan teknis dari Conservation International dan Konservasi Indonesia, serta dukungan konsultasi pembiayaan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas dari Standard Chartered untuk memperkuat ekosistem ekonomi biru Indonesia.
“Kami melihat industri rumput laut sebagai sektor strategis yang memiliki dampak potensi positif yang luas, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung agenda global terkait iklim dan keberlanjutan, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi kaum muda," ujar Donny Donosepoetro OBE, CEO,Standard Chartered Indonesia.
Potensi sangat besar rumput laut Indonesia tidak akan optimal tanpa dukungan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari peningkatan kapasitas petani, riset dan inovasi produk, hingga regulasi yang mendukung industrialisasi.
Karena itu, kerja sama multipihak menjadi kunci, Conservation International (CI) dan Konservasi Indonesia (KI) sebagai organisasi berbasis ilmu pengetahuan dalam pelaksanaannya akan memberikan dukungan berupa penelitian ilmiah, analisis lingkungan, serta pemantauan sosial-ekologi yang terintegrasi dengan pembangunan sistem pengetahuan untuk mendukung praktik berkelanjutan.
“Ekosistem laut yang sehat adalah prasyarat penting bagi ketahanan ekonomi biru,” jelas Bjorn Stauch, Senior Vice President, Nature Finance, Conservation International.
Meizani Irmadhiany, Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, lebih lanjut menambahkan, KI akan mendukung beberapa upaya dengan keterlibatan langsung dalam program penguatan kapasitas masyarakat pesisir.
“Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, namun juga menempatkan komunitas sebagai bagian penting terciptanya ketahanan lingkungan jangka panjang, dalam hal ini di antaranya praktik budi daya rumput laut yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara,” katanya.
Selain itu, imbuh Meizani, transformasi ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan komunitas pesisir.
"Dengan model pengelolaan berbasis komunitas, pelatihan teknis, dan penggunaan teknologi tepat guna, kita dapat membangun industri rumput laut yang tangguh sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan," urainya. (ari)
