telusur.co.id - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) atas keberhasilannya menyita dan menyerahkan uang hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebesar Rp 13,2 triliun ke kas negara.
Hasbiallah menilai langkah ini sebagai tonggak penting dalam upaya pemulihan keuangan negara dan pemberantasan korupsi yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil memulihkan keuangan negara dari kasus besar seperti korupsi ekspor CPO ini. Ini bukti bahwa Kejagung bekerja serius dan profesional,” ujar Hasbiallah di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Politisi yang akrab disapa Hasbi ini menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Ia mendorong Kejaksaan Agung untuk terus melacak dan menyita aset-aset koruptor dari kasus besar lainnya, demi memastikan seluruh kerugian negara benar-benar dipulihkan.
“Masih banyak kasus korupsi besar yang sedang dan sudah ditangani. Saya berharap Kejagung terus menelusuri dan menyita aset-aset hasil korupsi agar semua uang negara yang dicuri bisa kembali dan digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Hasbi menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari vonis pidana, tetapi juga dari seberapa besar aset hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara.
“Kita ingin penegakan hukum tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tapi juga mampu memulihkan kerugian negara. Uang yang dikorupsi harus kembali, agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Sebagai mitra strategis Kejagung, Komisi III DPR RI, menurut Hasbi, akan terus memberikan dukungan politik dan pengawasan konstruktif. Tujuannya adalah memastikan Kejaksaan Agung tetap bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas dalam menangani berbagai kasus korupsi kelas kakap di Indonesia.
“Kami di Komisi III siap mengawal dan mendukung penuh langkah-langkah Kejagung. Ini bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tutup Hasbi.