telusur.co.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, memberikan dukungan terhadap usulan kenaikan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut sangat penting mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

“Jika kita melihat kondisi saat ini, KKP sangat terbatas dalam melakukan berbagai upaya. Dari informasi yang saya terima, anggaran yang ada saat ini sangat minim dan tidak sebanding dengan banyaknya masalah yang harus ditangani,” kata Arif saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,  Rabu (6/11/24).

Arif menilai sektor kelautan dan perikanan seharusnya menjadi salah satu prioritas negara, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi laut yang besar. 

“Sama seperti sektor pertanian yang menjadi prioritas, KKP juga harus menjadi sektor yang diprioritaskan. Banyak masalah yang terjadi di lapangan, dan sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang ada,” ungkapnya.

Politisi Partai NasDem ini juga memberikan contoh terkait dengan pelelangan ikan di daerah pemilihannya, Banten I, yang menurutnya memiliki sejumlah masalah. Salah satunya adalah keterlambatan pembayaran hasil pelelangan yang baru bisa diterima nelayan setelah 3-5 hari. 

“Nelayan yang sudah berhari-hari melaut, ketika kembali ingin segera mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kenyataannya mereka harus menunggu pembayaran yang baru cair setelah beberapa hari. Ini membuat banyak nelayan kecil akhirnya memilih untuk tidak menjual hasil tangkapannya ke pelelangan,” beber Arif.

Lebih lanjut, Arif berharap KKP dapat memperbaiki sistem pelelangan agar lebih menguntungkan nelayan dan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, mengingat banyak nelayan di Indonesia yang termasuk dalam kategori miskin. 

“Ini adalah hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain itu, Arif juga menyoroti pentingnya penegasan aturan mengenai zona penangkapan ikan. Menurutnya, kebijakan ini sangat diperlukan untuk mencegah nelayan melanggar batas wilayah tangkap, khususnya di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain.

“Penting bagi KKP untuk memastikan ada aturan yang jelas dan konsisten mengenai zona penangkapan ikan. Nelayan kita harus diberikan kepastian agar mereka bisa melaut dengan aman dan tetap memperoleh penghasilan yang cukup untuk kehidupan mereka,” tandasnya. [Tp]