telusur.co.id, Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.

Merespon hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah dapat memperbaiki data kemiskinan masyarakat secara akurat sebelum kembali membuat kebijakan guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut legislator asal Dapil II Jawa Barat (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu perbaikan dan sinkronisasi data di daerah dan pemerintah pusat perlu diperbaharui, agar data menjadi lebih mutakhir dan akurat.

“Pertama perbaiki dulu data, karena ini dasar dari segala perhitungan. Seringkali kita mendengar program sejenis tidak tepat sasaran sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya,” kata Najib, Sabtu (27/5/2023).

Najib berharap, pemerintah tidak memberhentikan keberlangsungan program kemiskinan ekstrem yang sudah berjalan selama ini. Sebab, kata Najib, program tersebut tidak bisa sekali dalam penangananya.

“Kemudian, tahapan lainnya adalah keberlangsungan program. (Program) jangan berhenti ditengah jalan karena program tersebut biasanya tidak bisa sekali dalam penangananya,” tegas Najib.

Kendati demikian, Najib tetap menekankan, pentingnya keakuratan data kemiskinan. Pasalnya, lanjut Najib, keakuratan data penting karena sebagai tumpuan dari besar kecil program yang akan diberikan.

“Saya pikir adalah tadi apapun programnya terkait kemiskinan ini didahului keakuratan data karena sebagai tumpuan dari besar kecil program yang akan diberikan,” tandas Najib.