telusur.co.id - Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menuntaskan persoalan yang terjadi di Papua.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin dalam keterangan kepada wartawan, Senin (27/1/2020).
Sebab, kata Azis, semakin hari situasi keamanan yang berkembang di tanah Papua, kian mengkhawatirkan.
Terkait beberapa usulan dari para aktivis Hak Asasi Manusia dan pemerintah setempat, yang meminta agar operasi militer di Papua dihentikan, nampaknya belum bisa meyakinkan pemerintah jika keamanan Papua bakal pulih, bila aparat keamanan di tarik dari wilayah tersebut.
Untuk itu, menurut Azis, jika memang operasi keamanan ini adalah solusi, maka DPR harus memberikan death line terhadap pemerintah terkait proses pengendalian keamanan tersebut.
"Ini penting, selain karena operasi ini mendapat sorotan dari pihak internasional, DPR juga bisa memastikan alokasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk keperluan operasi tersebut," kata Azis.
Setelah selesai operasi, semua laporan dan rincian biaya yang sudah dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sekaligus untuk memverifikasi prosedur operasi yang sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Perlu adanya rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak yang memilih solusi untuk menarik pasukan keamanan dari Papua. Menurutnya, perlu didengarkan apa solusi yang mereka tawarkan. Sehingga, lanjut Azis, DPR juga bisa menilai sejauh nama solusi itu bisa dipertanggungjawabkan.
"Termasuk para tokoh adat setempat yang mengusulkan hal itu juga perlu dimintai pendapatnya."
Selain itu, DPR perlu mendorong percepatan rencana pemekaran wilayah Papua menjadi lima Propinsi. Rencana ini, kata Azis, terbilang strategis, sebagai upaya untuk memecah koordinasi KKB Papua dalam mengagitasi masyarakat.
"Selain itu, Papua juga sebenarnya terdiri dari puluhan suku yang berbeda budaya dan Bahasa. Ini juga bisa mendorong terjadinya percepatan pembangunan di tiap daerah berdasarkan aspirasi kolektif masing-masing," kata Azis.
Dirinya mendorong para ahli dan lembaga penelitian seperti LIPI untuk mengkaji solusi terbaik penyelesaian masalah Papau, khususnya terkait kemungkinan penetapan KKB sebagai organisasi teroris internasional. [ipk]
