Telusur.co.id - | Denpasar | Situasi Golkar yang sedang dalam gonjang-ganjing mengkhawatirkan berbagai pihak, khususnya di internal Golkar. Untuk itu, bahkanKetua DPD I Golkar Bali, Ketut Sudikerta mengumpulkan seluruh jajaran Fraksi Golkar DPRD I dan II beserta para Ketua DPD II se-Bali di Rumah Apresiasi Sudikerta, Renon, Denpasar, Minggu (26/11/2017).
Sudikerta menjelaskan bahwa pihaknya menggelar pertemuan tersebut sebagai bagian dari sosialisasi hasil rapat antara DPP dengan DPD I Golkar se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/11/2017) malam. Wakil Gubernur Bali ini juga mengungkapkan bahwa dari pertemuan tersebut ada beberapa poin penting yakni, penunjukkan Sekjen Golkar, Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Golkar menggantikan Setya Novanto yang sedang berada di dalam tahanan KPK hingga putusan inkracht.
“Yang menjadi sosialisasi kepada anggota Fraksi dan Ketua DPD II se-Bali agar bisa menjelaskan kepada stakeholder di kabupaten/kota. Pertama terkait dengan rapat antara DPD I dengan DPP di Jakarta tadi malam, dapat disampaikan beberapa poin, antara lain penunjukkan Plt Ketua Umum ke Idrus Marham sampai putusan inkracht untuk melaksanakan administrasi partai,” ujarnya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa apabila putusan inkracht sudah keluar dan Novanto tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Maka, DPP akan menuntut pengunduran diri Novanto untuk dilakukan Munaslub.
“Apabila sampai keputusan inkracht
itu Novanto tidak, DPP menuntut untuk pengunduran diri Novanto, lalu ditindaklanjuti untuk pelaksanaan Munaslub itu,” jelas Cagub Bali ini.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi terhadap calon gubernur tak akan berubah. “Pilgub-pilgub diseluruh Indonesia yang sudah menjadi keputusan, harus berjalan sebagaimana mestinya. Tak boleh diubah,” katanya.
Disamping itu, DPP Partai Golkar telah memberikan mandat kepada dirinya untuk menentukan siapa yang akan menjadi tandemnya nanti. “Di Bali (Pilgub), saya diputuskan untuk memutuskan calon sendiri tentu berjalan, tidak ada perubahan,” pungkasnya. | red-010
