telusur.co.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalkan peran Small and Medium Enterprises and Cooperatives (Smesco), lembaga milik pemerintah, untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan dan bangkit di era New Normal.
Jika selama ini, Smesco hanya berfungsi menjadi ruang pamer dan pasar produk UKM, Amin mendorong agar Smesco dikembangkan menjadi hub network pemasaran daring (online) produk UMKM sebagai strategi baru pemasaran produk mereka.
“Berdasarkan hasil berbagai riset, tren ke depan, penguatan inovasi dan produk lokal berbasis UMKM akan menjadi kunci kekuatan ekonomi nasional, sedangkan globalisasi bisnis akan berkurang karena terdampak pandemi Covid-19,” kata Amin dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (26/5/20).
Lebih lanjut Amin mengatakan, strategi bertahan dan bangkit di era new normal adalah transformasi teknologi dengan dua penopang utama, yakni inovasi lokal dan perdagangan daring sebagai tumpuan (backbone). Konsumen saat ini sudah terbiasa memanfaatkan toko daring dengan aplikasi digital via ponsel cerdas karena memudahkan transaksi jual beli dan tidak dibatasi ruang maupun waktu.
“Jika ingin memperkuat dan membangkitkan UMKM, maka inilah momentum yang tepat bagi pemerintah memperkuat Smesco agar bisa bersaing dengan berbagai toko daring yang sudah mapan,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV itu.
Amin mengutip data Bank Indonesia yang menyebutkan 93 persen produk yang dipasarkan di 22 toko digital saat ini adalah produk impor. Kondisi itu turut memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia atau CAD (current account deficit), dimana pada kuartal I tahun 2020 ini tekor minus 1,4 persen atau senilai US$3,9 miliar. Sedangkan defisit neraca pembayaran indonesia (NPI) mencapai minus US$8,5 miliar atau setara Rp127,5 triliun.
Smesco bisa mengembangkan toko digital sendiri dengan memanfaatkan platform open source agar berbiaya murah dan pengembangannya lebih mudah. Smesco hanya tinggal meningkatkan marketplace yang sudah ada saat ini, yang lengkap dengan database yang dimiliki, ke ranah digital.
Amin melanjutkan, Kemenkop dan UKM juga bisa menggandeng Bandung Techno Park binaan Yayasan Telkom, untuk pengembangan platform digitalnya, karena upaya untuk membangun digital-marketplace besar tentu saja tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi.
“Pemerintah bisa menunjuk BUMN yang berpengalaman membina UMKM seperti PT Sarinah untuk manajemen dan sistem pengelolaannya. Sinergi semacam itu penting agar UMKM kita bangkit dan tumbuh dan menjadi tuan di negerinya sendiri,” kata Amin.
Mantan auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu juga prihatin dengan data yang disodorkan Ekonom Faisal Basri yang menyebutkan impor komoditas pangan sangat tinggi, khususnya sayuran yang sudah mencapai US$770 juta setahun pada 2019, atau setara dengan Rp11,5 triliun.
"Seharusnya Kementerian Koperasi dan UKM bisa memperkuat pasar bagi produk petani Indonesia dengan mengembangkan market place bagi produk mereka yang melimpah," tegas Amin. [Tp]
