telusur.co.id -Bank DKI menjadi jembatan utama dalam penyaluran berbagai program sosial yang menyentuh jutaan warga ibu kota.

Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menegaskan bahwa ajakan untuk menarik dana secara massal dari Bank DKI justru akan merugikan masyarakat sendiri. 

Menurutnya, Bank DKI selama ini menjadi saluran utama untuk menyalurkan berbagai program sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), hingga bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kita sama-sama mengetahui bahwa Bank DKI itu bank satu-satunya milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana melalui bank tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan berbagai program sosial berupa bantuan sosial,” ujar Sarman di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Bank DKI, kata Sarman, bukan hanya berperan sebagai tempat penyimpanan dana, namun juga sebagai mesin penggerak ekonomi rakyat Jakarta. 

Dengan ribuan pelaku UMKM menggantungkan akses permodalan mereka dari program Bank DKI, keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah turut dipertaruhkan jika stabilitas bank tersebut diganggu.

"Karena Bank DKI juga mempunya berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini. Khususnya Jakarta," ungkapmsar

Kendati demikian, Sarman pun mengapresiasi langkah cepat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan manajemen Bank DKI dalam menangani persoalan gangguan sistem transaksi. 

Menurutnya, pernyataan tegas bahwa data dan dana nasabah aman harusnya mampu meredam kekhawatiran publik.

"Saya mengapresiasi langkah tegas dan cepat Gubernur DKI dan Direksi Bank DKI dalam mengambil sikap menyatakan menjamin bahwa data dan dana nasabah aman," tutur Sarman.

"Sehingga dengan pernyataan tersebut setidaknya ada jaminan data dan nasabah tetap aman. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir," tutupnya. (Tp).